Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

OJK Pastikan Dokumen Analisis Kondisi Perbankan Akibat Corona Hoaks

OJK angkat bicara soal beredarnya dokumen berisi analisis kondisi perbankan yang isinya menggambarkan situasi perbankan dari berbagai skenario.

oleh Athika Rahma diperbarui 16 Apr 2020, 10:15 WIB

Diterbitkan 16 Apr 2020, 10:15 WIB

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015

Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta,(4/11/2015). Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan pembahasan enam beleid sudah final karena tidak ada lagi perdebatan dari segi substansi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal beredarnya dokumen berisi analisis kondisi perbankan yang isinya menggambarkan situasi perbankan dari berbagai skenario.

Isi dokumen analisis tersebut seolah-olah diterbitkan oleh Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak benar atau hoaks.

"Sebagaimana diketahui, sejak 13 Maret 2020, OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian, dengan diterbitkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anton Prabowo melalui keterangannya, Kamis (16/4/2020).

Melalui kebijakan restrukturisasi ini, lanjut Anton, perbankan memiliki ruang mengendalikan potensi kredit bermasalah sebagai langkah countercyclical dampak penyebaran virus Corona untuk menopang sektor riil dan kinerja perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kemudian, hal tersebut juga ditopang dengan kebijakan OJK mengenai penerapan PSAK 71 yang menggolongkan debitur yang mendapatkan restrukturisasi dalam stage-1 dan tidak diperlukan tambahan CKPN.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Ilustrasi Bank

Selain itu, dalam penerapan PSAK 68, OJK menunda pelaksanaan harga pasar (mark to market) selama 6 (enam) bulan dan menggunakan kuotasi per 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank.

"Dengan berbagai kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh OJK tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa dokumen yang berisikan analisis yang beredar dimasyarakat adalah hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Anton.

Lanjutkan Membaca ↓