Sri Mulyani Akui Tekanan APBN kian Berat dalam Beberapa Bulan ke Depan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan langkah penyelamatan ekonomi Indonesia akibat dampak virus Corona dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, pada 30 April 2020 .

Dirinya kemudian membagikan gambaran hasil diskusinya bersama Komisi XI di akun Instagramnya, @smindrawati. Sri menyebut, tekanan APBN akan semakin terasa di bulan-bulan berikutnya.

"Tekanan APBN akan terasa makin berat di bulan-bulan depan. Saya berterimakasih dan mengapresiasi dukungan dan pandangan kritis dari pimpinan rapat kerja dan anggota Komisi XI dalam mengawasi dan mendorong kebijakan pemerintah," ujarnya, sebagaimana ditulis Minggu (3/5/2020).

Dia mengakui jika pandemi Covid-19 telah memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pemulihan kondisi ini pu belum diketahui secara pasti. Perekonomian global disebutkan ke depan penuh dengan risiko dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi.

Meski dia menuturkan jika berdasarkan nowcasting, pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal I-2020 belum terlalu dipengaruhi Covid-19 adalah sekitar 4,5 persen-4,7 persen.

"Berbagai lembaga internasional membuat perkiraan pertumbuhan ekonomi 2020, misalnya IMF 0,5 persen; WB minus 3,5 persen sampai dengan 2,1 persen; ADB 2,5 persen; Moody’s 3 persen. Hal ini menunjukkan ketidakpastian tersebut," jelas dia.

Dia pun menuturkan jika postur APBN 2020 mengalami penyesuaian. Penerimaan negara menghadapi tantangan untuk mengumpulkan penerimaan dan memberikan insentif untuk mendukung ekonomi dan dunia usaha.

Stimulus untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional meningkatkan belanja secara signifikan. Defisit perubahan APBN diperkirakan 5,07 persen PDB.

"Kondisi ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengelola sumber pembiayaan, namun pemerintah akan terus hati-hati, akuntabel, serta menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kepercayaan pasar," tegas Sri.

Sri menjelaskan, pemerintah telah mengguyur stimulus ke sebagian besar sektor bisnis yang terdampak pandemi Corona. Stimulus tersebut dialokasikan dari APBN, sehingga postur APBN 2020 mengalami penyesuaian.

Penerimaan negara, lanjutnya, menghadapi tantangan yang cukup berat, diiringi dengan keharusan memberi insentif untuk mendukung ekonomi dan dunia usaha.

Stimulus untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional meningkatkan belanja negara secara signifikan, menyebabkan defisit perubahan APBN melebar hingga 5,07 persen.

Secara garis besar, Sri menyebutkan strategi umum pembiayaan mencakup optimalisasi sumber pembiayaan utang dan non utang, fleksibilitas pinjaman tunai, fleksibilitas penambahan SBN, mengutamakan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar, dan menjadikan dukungan Bank Indonesia sebagai last resort.

Selain itu, Sri juga membeberkan langkah refocusing dan realokasi anggaran kementerian untuk melawan Corona, menghasilkan kucuran stimulus tambahan hingga Rp 255,1 triliun.

Sebesar Rp 110 triliun dialokasikan untuk program keluarga harapan, kartu sembako, subsidi listrik, bansos hingga kartu prakerja. Kemudian sebesar Rp 150 triliun ditujukan untuk pelaku usaha UMKM dalam bentuk stimulus kredit serta subsidi bunga.

Kemudian, dukungan bagi industri sebesar Rp 70,1 triliun dikucurkan dalam bentuk insentif pajak dan kepabeanan bagi KITE IKM yang melakukan pengolahan, perakitan atau pemasangan bahan baku yg hasil produksinya diekspor.

"Serta insentif tambahan bagi kawasan berikat dan KITE dan perluasan cakupan PMK 23/2020 ke 18 sektor. Semua ini adalah langkah-langkah mewujudkan amanat Perppu No 1 tahun 2020," jelasnya.