Menko Luhut Tegaskan Investor Tak Bisa Ganggu Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kedaulatan maritim tidak bisa dikompromikan. Hal ini diungkapkan Luhut terkait isu teritorial Indonesia di Laut Natuna yan dalam beberapa waktu lalu kembali memanas.

"Mengenai kedaulatan maritim kita tidak akan pernah kompromi dengan siapapun. Saya ulangi, dengan siapapun," kata Luhut dalam Rapat Kerja di Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Luhut menegaskan, negara manapun boleh saja berinvestasi di Indonesia. Namun terkait masalah teritorial tidak pernah sekalipun pemerintah mau melakukan kompromi.

"Kau boleh Investasi di negeriku, tapi kalau sudah menyangkut masalah territorial, ini identitas kita, tidak akan pernah ada diskusi mengenai itu," ungkap Luhut.

Luhut meminta para anggota dewan untuk tidak mencampuradukkan masalah investasi dengan masalah teritorial laut Natuna. Sebab, pemerintah akan bertindak tegas jika batas teritorial negara diusik negara lain.

"Kami akan tetap tegas dalam hal ini jadi bapak ibu ndak usah ragu mengenai hal itu," kata Luhut mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan pengamanan Laut Natuna Utara, Kepri. Empat KRI dari jenis fregat dan korvet (kapal anti kapal selam) pun disiagakan.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan, peningkatan pengamanan ini terkait dengan konflik yang terjadi antara China dan Amerika Serikat di Laut Natuna Utara.

Dia mengatakan, sebagai negara yang wilayahnya yang berada di kawasan konflik, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia mengambil langkah mengamankan wilayah perairan Natuna Utara.

"Kita tempatkan 4 KRI, 2 jenis fregat dan 2 jenis korvet, adapun tugas mereka adalah melakukan penegakan kedaulatan hukum, masih banyak kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah kedaulatan kita," kata Ahmadi saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjungpinang, Kepri, seperti dilansir Antara, Jumat (19/6/2020).

Menurut dia, keberadaan Kapal Perang Republik Indonesia di Laut Natuna Utara ini juga mengantisipasi dampak konflik di perairan tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan, Natuna akan menjadi daerah persembunyian atau pendaratan negara yang sedang berkonflik.

"Kita punya hak kedaulatan dan hak berdaulat,kita harus mempertahankan wilayah kita jangan sampai dia ganggu negara asing," ucap Ahmadi.

Ahmadi menjelaskan, situasi di Laut China Selatan saat ini semakin memanas. Ketegangan meningkat usai militer Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perang mereka ke wilayah itu.

Kabar terbaru, kata dia, Angkatan Laut dan Udara China memukul mundur USS Barry milik Amerika. Kapal perusak nuklir itu dikejar karena secara sengaja menerobos masuk ke wilayah teritorial China di sekitar perairan Pulau Xisha. Militer China menyebut jika perbuatan Amerika Serikat itu sengaja dilakukan untuk memprovokasi.

Kondisi ini pula tentu dikhawatirkan akan berdampak terhadap aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di Natuna, karena takut akan konflik yang terjadi di bagian utara. Namun, Pangkoarmada I tetap meminta nelayan beraktivitas seperti biasa.

“Jangan takut untuk melakukan penangkapan ikan, kami dari TNI AL akan tetap mengawal kapal nelayan Indonesia saat menangkap ikan di laut,” tegas Ahmadi.