Pelatihan Bahasa Inggris Paling Diminati Peserta Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Dari 3 ribu jenis pelatihan yang ditawarkan dalam Program Kartu Prakerja, baru sekitar 1.200 jenis pelatihan yang diminati. Para peserta paling banyak mengambil pelatihan Bahasa Inggris.

"Ternyata minat nomor satu itu adalah bahasa Inggris, dan itu bahasa Inggrisnya bukan hanya satu penyedia ya. Jadi banyak sekali yang menyediakan pelatuhan bahasa Inggris," ujar Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Purbasari, Senin (22/6/2020).

Sebanyak 85 persen dari peserta Kartu Prakerja berasal dari kelompok usia 18 - 35 tahun, yang memungkinkan dorongan untuk melek teknologi lebih besar. Sehingga dalam mencari informasi secara mandiri dengan cakupan yang lebih luas, mereka membutuhkan kemampuan bahasa selain bahasa Indonesia.

"Berarti Bahasa Inggris is a must, karena informasi tidak bisa hanya dari orang-orang Indonesia saja tapi dia juga bisa belajar dari dunia internasional," kata Denni.

Di urutan berikutnya, Denni menyebutkan yang paling banyak diminati adalah pelatihan kewirausahawan. Sebab dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, lowongan pekerjaan juga semakin sedikit seiring sedikitnya kantor yang beroperasi.

"Karena dalam masa pandemi ini kan lowongan pekerjaan sulit, mau kerja ke kantor juga nggak bisa, pabrik juga belum tentu buka, hotel belum tentu buka, maka peserta program Prakerja kemudian inisiatif bukan untuk applying for job, tapi creating their own job," pungkas Denni.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin, menegaskan bahwa pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang empat telah dihentikan untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kenapa sampai saat ini batch empat belum di laksanakan. Jadi seperti kita ketahui 20 maret  lalu kita sudah launching program Kartu Prakerja sekaligus MOU antara platform, namun sebelum itu pada 7 april 2020 ada ratas tentang efektifitas program jaring pengaman sosial oleh KPK," kata dia melalui video conference via Zoom, Senin (22/6/2020).

Kemudian, lanjut Rudy, pada tanggal 2 Juni 2020 lalu KPK telah menyurati Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto) terkait adanya risiko inefisiensi dan kerugian negara dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Sehingga KPK merekomendasikan adanya evaluasi dari praktik sebelumnya dievaluasi dan penghentian sementara pendaftaran program ini.

Pun, pihaknya menyebut Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti kajian KPK dengan segera mengadakan rapat teknis untuk membahas hal tersebut bersama kementerian dan otoritas terkait lainnya.

Hasilnya, yakni dibentuknya tim teknis yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja.