Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta Pelaku Usaha merespon positif rencana reshuffle kabinet yang saat ini bergulir di tengah menghadapi ancaman krisis ekonomi, sebagai dampak pandemi covid-19.

“Kegalauan pak Presiden yang disampaikan pak pada sidang kabinet beberapa waktu yang lalu, hampir sama juga dengan yang dirasakan dunia usaha saat ini dimana ada Menteri yang lambat merespon dinamika yang terjadi di kalangan dunia usaha di masa pandemi covid 19 ini,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Dirinya menilai Menteri yang membidangi ekonomi ada yang cepat merespon, ada yang sedang dan ada yang lambat. Padahal menurutnya, saat Presiden membentuk Kabinet sosok Menteri yang diharapkan adalah yang memiliki kemampuan manajerial dan cepat mengeksekusi program.

“Nah saatnya Presiden mengevaluasi kinerja para Menteri untuk selanjutnya melakukan reshuffle, dengan figur yang lebih mumpuni dan menguasai bidangnnya serta cepat merespon situasi dan kondisi lapangan,” ujarnya.

Karena di tengah ketidakpastian dan ancaman krisis ekonomi sangat diharapkan figur Menteri yang memiliki kreativitas, dan inovasi dengan berbagai terobosan untuk mampu menjawab tantangan besar yang ada di depan mata kita.

Jika memang Presiden melakukan reshuffle, pengusaha berharap agar benar benar orang yang professional dan sedapat mungkin tidak berasal dari Partai Politik agar kinerjanya fokus tidak terbebani dengan kepentingan partai.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjut Sarman, dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tumbuh minus, Presiden memerlukan tim kabinet yang kompak, solid, cerdas, lincah, kreatif dan inovatif serta mengedepankan koordinasi sehingga tidak menimbulkan ego sektoral.

“Dunia usaha banyak terpuruk, jutaan UMKM terancam tidak dapat membuka kembali usahanya, daya beli menurun akibat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, terkena PHK dan dirumahkan ini semua tantangan ekonomi yang harus cepat direspon dan dicarikan solusinya,” ucap dia.

Maka dengan adanya reshuffle ini, ada secercah harapan agar apa yang menjadi kegalauan Presiden dan dunia usaha dapat terjawab. Siapa yang akan direshuffle tentu semua kembali kepada hak prerogatif Presiden.

“Kita sangat yakin Presiden akan objektif dalam melakukan penilaian dan evaluasi dengan indikator yang terukur, sehingga siapapun yang direshuffle dapat menerima secara legowo dan tidak memiliki implikasi politik,” ungkapnya.

Ia pun berharap, Presiden mendapatkan figur yang tepat dan direspon positif oleh pasar sehingga pengusaha mampu menghadapi dan melewati badai ini. Dirinya meyakini melalui kerjasama dan kerja keras semua pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan dan pasti akan tumbuh positif.   

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga dan melalukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal ini lantaran Jokowi melihat para jajarannya masih bersikap biasa-biasa saja padahal negara tengah krisis.

Jokowi menyampaikan hal ini dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dia berbicara dengan nada tinggi.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi menegaskan bahwa saat ini perlu langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berjalan selama tiga bulan. Terlebih, para menteri dan pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini tolong digaris bawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," tegas dia.

Jokowi mengungkapkan bahwa Organization of Economic Co-Operation Development (OECD) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7-6 persen. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5 persen. 

Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Jokowi.

Dia pun mempersilahkan para menterinya apabila ingin membuat kebijakan demi menyelamatkan negara dan masyarakat Indonesia dari krisis. Misalnya, menerbitkan peraturan presiden (perpres) ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada," kata dia.