Hingga Pekan Pertama Agustus, Realisasi Dana PEN Baru Capai Rp 151 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi program pemulihan ekonomi nasional hingga minggu pertama Agustus sudah mencapai Rp151,25 triliiun. Angka ini setara dengan 21,9 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

"Total realisasi hingga dengan minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun sudah dilaksanakan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (10/8).

Adapun dari jumlah tersebut terdiri dari, sektor kesehatan mencapai Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp85,5 triliun, Sektor K/L dan pemda Rp8,6 triliun, dan dukungan UMKM sebesar Rp32,5 triliun.

"Pembiayaan koperasi masih belum ada kemajuan dan insentif usaha sudah Rp16,6 triliun," katanya.

Dia memastikan total penyerapannya sendiri sudah ada peningkatan. Pemerintah juga sudah memutuskan seluruh program bansos sudah diperpanjang hingga Desember 2020 dn mempercepat proses usulan baru berbagai kluster.

"Pemerintah juga meredesign kalau dianggap adanya program sejak awal di desain tidak ada peningkatan pelaksanaan kita lakukan perubahan desain agar dampak bisa betul maksimal di dalam pemulihan ekonomi kita dan kita terus mempercepat proses birokrasinya," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kesuksesan Program PEN membutuhkan dukungan banyak pihak, tak terkecuali Pemerintah Daerah. Salah satu kebijakan dalam Program PEN untuk memberikan dukungan bagi Pemda, yakni melalui Kebijakan Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 10 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto menjelaskan, untuk mendapatkan pinjaman tersebut, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah.

"Persyaratan pinjaman PEN Daerah yang pertama, daerah yang mengajukan merupakan daerah terdampak pandemi Covid-19," ungkap Atera dalam Dialogue KiTa - Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah, Jumat (7/8/2020).

Yang kedua, daerah tersebut harus memiliki program dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung PEN. "Syarat ketiga, juga berlaku untuk pinjaman umum daerah, dimana jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya," papar dia.

Selain itu, daerah juga harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen.

"Ini seperti nafas kedua untuk Pemda yang terdampak. Tidak ada batas usulan karena kebutuhan tiap daerah berbeda, tapi kan tidak semua usulan bisa diterima, harus memenuhi syarat di atas," Tukas dia.

Dalam upaya penanganan covid-19 di daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana Rp 10 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Pemerintah Daerah. Kebijakan ini mengacu pada PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Secara total, dukungan kepada daerah dalam PEN sebanyak Rp 27 triliun. Terdiri dari Rp 5 triliun berupa DID tambahan pemulihan ekonomi, Rp 8,7 triliun berupa cadangan DAK fisik, Rp 3,3 triliun untuk hibah pariwisata, dan sisanya untuk pinjaman PEN daerah.

“Dalam program kali ini, kita melakukan relaksasi-relaksasi yang harapannya adalah ini bisa dilakukan dengan sangat cepat,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Dialogue KiTa - Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah, Jumat (7/8/2020).

Astera menyebutkan, perbedaan program pinjaman kali ini terletak pada kurun waktu pengajuannya. Namun demikian alurnya tetap sama, hanya waktu yang dipersingkat.

“Biasanya alur pinjaman itu kan diajukan melalui Kemendagri, kemudian dari Kemendagri mengajukan rekomendasi ke Kementerian Keuangan dan dilakukan pengujian yang sifatnya pendalaman terhadap APBD dan memakan waktu yang cukup signifikan,” kata dia.

“Dalam proses pinjaman PEN sekarang ini, walaupun menggunakan metodologi yang sama tapi ada batas waktu tertentu. Jadi dari Kemendagri sekitar 3 hari