Banyak Armada Nganggur, Kemenhub Ingin Bus Pariwisata jadi Bus AKAP

Menurunnya pergerakan masyarakat untuk melakukan kunjungan wisata, membuat sejumlah transportasi turut sepi. Salah satunya bus pariwisata.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 26 Okt 2020, 18:00 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2020, 18:00 WIB
FOTO: Dishub DKI Jakarta Hentikan Sementara Layanan Bus AKAP
Bus AKAP terparkir di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, Senin (30/3/2020). Untuk mencegah penyebaran virus Corona COVID-19, Dishub Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi pertanggal 30 Maret 2020 pukul 18.00 WIB. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Menurunnya pergerakan masyarakat untuk melakukan kunjungan wisata, membuat sejumlah transportasi turut sepi. Salah satunya bus pariwisata.

Sehingga tak heran jika sejumlah operator bus pariwisata menawarkan armada mereka untuk menjadi AKAP.

“Kalau potensi bus pariwisata menjadi AKAP, saya juga banyak permintaan. Karena bus pariwisata kan sekarang mengalami penurunan permintaan,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam webinar Markplus Government Roundtable Series 2 : Peran Perhubungan dalam Pemulihan Ekonomi, Senin (26/10/2020).

Mengenai ini, Budi Setiyadi mengaku masih ada slot, utamanya untuk rute arah Sumatera. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan diskusi dengan pengelola bus pariwisata.

“Nanti saya akan diskusi sendiri dengan operator bus pariwisata. Kami masih punya slot di beberapa jurusan, terutama yang ke arah Sumatera. Kalau memang mau silahkan,” kata Budi.

Budi menekankan, selama masih ada rute yang kosong atau ada slot untuk ditambah, maka tidak menjadi masalah.

Sebelumnya, Budi juga menyampaikan usulan dari ORGANDA yang meminta armada mereka beroperasi untuk keperluan logistik. Hal ini langsung disetujui karena memang sektor transportasi darat cukup terpukul saat covid-19 mencapai puncaknya dan diberlkaukan PSBB.

“ORGANDA minta bagaimana kalau angkutan umum difungsikan untuk mengangkut barang, kami menyetujui dengan kepolisian,” kata Budi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Deretan Program Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Sokong Pemulihan Ekonomi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggulirkan sejumlah program untuk membantu akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya melalui program padat karya dengan anggaran Rp 46,51 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, saat ini realisasi dari program tersebut sudah mencapai 80 persen.

“Pada 2020 ini kami punya anggaran yang akan didedikasikan langsung kepada para pekerja sebesar Rp 46,1 miliar. Utamanya untuk ibu-ibu, itu sudah 80 persen. Artinya hampir kami selesaikan untuk padat karya,” kata dia dalam webinar Markplus Government Roundtable Series 2 : Peran Perhubungan dalam Pemulihan Ekonomi, Senin (26/10/2020).

Budi berharap, program ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dalam situasi pandemi. “Kami memanfaatkan masyarakat di sekitar pekerjaan itu untuk pekerjaan yang mudah. Seperti bersih-bersih terminal atau dermaga, mengecat dan sebagainya, tidak perlu skill khusus,” kata Budi.

Selain padat karya, Kemenhub juga memiliki program Subsidi Perintis Bus sebesar Rp 395,82 miliar. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjangkau daerah terpencil di tanah air.

Budi menyebutkan, program ini paling banyak diimplementasikan di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

“Subsidi perintis bus sebesar Rp 395,82 miliar ini kami lakukan pelayanannya terhadap daerah yang terpencil. Paling banyak di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” kata Budi.

Ia menambahkan, operator yang terlibat dalam program ini tidak terbatas. Artinya, baik Damri maupun kelolaan swasta, dapat andil dalam perintis bus ini. Di sisi lain, Budi mengatakan program ini juga untuk menunjang tol laut yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Berikutnya program terbaru Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub yakni Subsidi angkutan logistik. “Tadinya kita tidak mengenal subsidi angkutan logistik. Tapi di 2020, untuk mendukung tol laut, sekarang kita siapkan Rp 20 miliar,” kata Budi. Kemudian juga untuk lelang tidak mengikat sebesar Rp 1,5 triliun. serta kebijakan angkutan logistik lainnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya