Pemerintah Kantongi Dividen Rp 378 Triliun dari PMN BUMN 2010-2019

PMN yang sudah diberikan pemerintah pada periode 2010-2019 sebesar Rp 233 triliun

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Nov 2020, 14:40 WIB
Diterbitkan 20 Nov 2020, 14:40 WIB
Gedung Kementerian Keuangan. (Dok Kemenkeu)
Gedung Kementerian Keuangan. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, dividen yang berhasil terima dari Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp 378 triliun pada periode 2010-2019 lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menyebutkan, secara agregat nilai tersebut lebih besar dibandingkan PMN yang sudah diberikan pemerintah pada periode yang sama sebesar Rp 233 triliun.

"Secara agregat, berarti sebetulnya PMN sejak 2005-2019 yang Rp 233 triliun tadi itu sudah ketinggalan, kalah besar dibanding dividen yang diterima negara dari BUMN-BUMN sejak 2010-2019 yang mencapai Rp 378 triliun," ujar dia kata dia dalam webinar Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11/2020).

Dijelaskan Isa, secara fundamental, PMN merupakan investasi pemerintah kepada BUMN dan lembaga. Sehingga menjadi hal lumrah ketika masyarakat ingin mengetahui apakah PMN yang sudah diberikan memberikan untung atau tidak bagi negara.

Namun, pihaknya memastikan setiap penempatan PMN tidak dimaksudkan untuk mendapatkan dividen secara besar-besaran. Mengingat, terdapat tujuan lain dari pemberian PMN tersebut yakni berupa penugasan dari pemerintah untuk program sosial.

"Contohnya PLN, kami meminta PLN terus mengembangkan listrik di pedesaan supaya seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Kita juga meminta PLN mengembangkan energi baru terbarukan, dari awal sudah ada pemikiran itu," paparnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Proyek Trans Sumatra

Jalan Tol Sigli Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 4 (Indrapuri–Blang Bintang) yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 km. (Dok Hutama Karya)
Jalan Tol Sigli Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 4 (Indrapuri–Blang Bintang) yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 km. (Dok Hutama Karya)

Begitupun, sambung Isa, dengan penempatan PMN kepada Hutama Karya untuk pembangunan jaringan tol di pulau Sumatera. Dipastikannya pemerintah belum mengejar dividen dari operasional tol anyar tersebut.

"Karena keuntungan Hutama Karya masih jauh, jadi kita tidak mengharapkan dividen dari tol Sumatera. Tapi kita yakin dalam beberapa tahun ke depan ekonomi Sumatera meningkat pesat," ujar dia

Oleh karena, pihaknya memastikan pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap setiap penempatan PMN terhadap BUMN maupun lembaga. Antara lain dengan tidak hanya menekankan pada sisi dividen semata.

"Kita tidak selalu menempatkan PMN untuk mendapat dividen besar. Bahkan mungkin saja untuk beberapa periode ikhlas untuk tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar," tutupnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya