Pencairan Anggaran PEN Capai Rp 408,61 Triliun hingga 18 November 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran PEN) hingga per 18 November 2020 baru mencapai Rp408,61 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 58,7 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

"Selama ini kita lihat realisasi program PEN mengalami kenaikan dari tingkat pemanfaatannya mencapai 58,7 persen. Terutama didukung oleh realisasi belanja sosial yang meningkat sangat tajam," kata dia dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (23/11).

Apabila dibandingkan dengan Oktober 2020, realisasi anggaran PEN mengalami kenaikan Rp 41,99 triliun dari sebelumnya Rp 366,62 triliun. Bahkan dibandingkan semester I 2020, realisasi program ini mengalami peningkatan hingga 31,9 persen.

Adapun realisasi untuk sektor kesehatan adalah Rp37,31 triliun dari pagu Rp97,26 triliun. Untuk perlindungan sosial realisasinya sebesar Rp193,07 triliun dari Rp234,33 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda terealisasi Rp35,33 triliun dari Rp65,97 triliun.

Selanjutnya anggaran PEN untuk dukungan UMKM sudah direalisasikan sebesar Rp96,61 triliun dari Rp114,81 triliun, insentif usaha terealisasi Rp44,3 triliun dari Rp120,6 triliun, dan pembiayaan korporasi yang sudah disalurkan sebesar Rp2 triliun dari Rp62,2 triliun.

"Tapi juga kita liat untuk TKDD, ada dana insentif daerah dan cadangan DAK Fisik ada terjadi realisasi yang cukup signifikan, dan juga pembiayaan BUMN yang sudah mulai mendapatkan PMN-nya pada bulan November ini," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi, serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya mencapai 67,8 persen pada tahun 2020.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, perkiraan tersebut didasarkan pada realisasi PEN yang masih rendah, di bawah 60 persen hingga November ini.

"Kami perkirakan di tahun 2020 itu tidak bisa terserap habis, kurang lebih hampir 67,8 persen dan ini menjadi catatan ketika memang semua berharap bahwa PEN bisa menyelesaikan masalah dari pemulihan ekonomi," jelas Tauhid dalam Tauhid dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11/2020).

Tauhid menilai, gelontoran anggaran PEN masih kurang efektif untuk mendorong konsumsi yang turun. Menurutnya, kebutuhan ekonomi masyarakat masih lebih tinggi namun nilai bantuan yang digelontorkan tidak setara. Hal ini lah yang membuat anggaran PEN diproyeksi masih tersisa 30-an persen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, penyerapan anggaran PEN telah mencapai 58,7 persen per 18 November 2020, dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

Bantuan di klaster Perlindungan Sosial sudah tersalur 82,4 persen atau Rp 193,07 triliun. Beberapa program di sisi permintaan (demand side), lanjutnya, sudah terserap 100 persen.

"Kita lihat ada PKH bantuan beras dan Kartu Prakerja, dan di sisi supply baru tersalur, terutama untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang baru kita berikan pertengahan tahun," ujarnya.

Diakui Ubaidi, memang masih terdapat beberapa program PEN yang penyalurannya rendah seperti subsidi gaji guru honorer dan subsidi kuota Kemendikbud.

"Ini kan karena didesain ketika memasuki triwulan ke-3, mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa ter-disbure secara maksimal," jelasnya.