14 Juta Masyarakat Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut masih ada sekitar 14 juta keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"14 juta dari 70 juta masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni," kata dia dalam acara Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan, Senin (28/12/2020).

Sementara, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki rumah sebesar 80,07 persen. Sehingga saat ini diperkirakan ada 20 persen keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah.

Untuk mengatasi backlog perumahan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal.

"Ini terus kita upayakan melalui program-program yang ada saat ini kita perlu menyediakan rumah yang sehat agar warganya lebih produktif," kata dia.

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 sekarang ini rumah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Sebab, setiap orang harus beraktivitas atau berkegiatan dari rumah.

"Orang harus bekerja dari rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, berkegiatan di rumah. Ini perlu sekali lingkungan rumah yang lebih baik," jelasnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan ada beberapa cara untuk mendukung pemulihan ekonomi di sektor perumahan atau properti. Salah satunya adalah menerima masukan dari berbagai pihak dalam penyediaan perumahan laik dan nyaman bagi masyarakat.

"Terutama masyarakat berpenghasilan rendah, baik untuk sektor formal maupun informal," kata dia dalam acara Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan, Senin (28/12/2020).

Dia mengakui memang masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam sektor perumahan. Utamanya dalam menghadapi tekanan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi atau collaborative working. Sebab, menurutnya, sebesar apapun subsidi dan insentif pemerintah untuk sektor perumahan, tidak akan berjalan dengan baik jika masing-masing stakeholder hanya peduli dengan dirinya sendiri.

"Pembangunan di bidang perumahan tidak akan optimal jika hanya ditangani oleh Pemerintah. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama untuk mencapai cita-cita, yaitu menyediakan rumah yang nyaman dan aman untuk masyarakat." jelasnya.

Adapun kolaborasi yang dimaksud yakni dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para pengembang perumahan, bank penyalur KPR, dan stakeholder terkait lainnya. Dengan kebersamaan dan dengan kerja keras, Indonesia mampu menghadapi semuanya.

"Karena itulah apa yang pemerintah canangkan dalam kolaborasi adalah untuk membangun optimisme dan pertumbuhan berkelanjutan," katanya.

Di samping itu, juga dibutuhkan yang namanya skema padat karya. Dia memandang pada masa pandemi ini dan juga dalam upaya pemulihan ekonomi, diharapkan pembangunan perumahan khususnya bagi MBR menggunakan skema padat karya agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Selain itu, seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material-material produksi dalam negeri dan bahkan bahan bangunan hasil industri lokal," katanya.

Tidak kalah penting adalah peranan bank penyalur KPR untuk penyediaan KPR bagi pekerja sektor informal. Apalagi enam puluh persen (60 persen) masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal.Hanya saja, pekerja pada sektor informal saat ini masih relatif lebih sulit dalam mendapatkan persetujuan pengajuan KPR, terlebih di kondisi pandemi saat ini.

"Besar harapan Pemerintah agar bank penyalur KPR dapat menjadi pelopor bagi penyediaan KPR untuk pekerja sektor informal," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf mengatakan saat ini pemerintah juga sangat peduli dengan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Bank penyalur KPR dapat memanfaatkan peluang ini dengan mencoba melakukan penetrasi dan kerjasama dalam hal penyediaan pembiayaan Syariah perumahan.

"Seperti kita ketahui banyak kalangan masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui fasilitas pembiayaan yang berbasis Syariah," sebutnya.

Terakhir yang tidak kalah penting dalam pemulihan sektor perumahan yakni pengembang harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Sebab, di tengah kondisi penurunan ekonomi, masyarakat menjadi lebih peduli dengan apa yang disebut value for money. Sehingga dalam membeli barang yang nilainya tinggi, masyarakat tidak hanya memperhatikan masalah harga, tetapi juga akan memperhatikan track record dari penyedia barang jasa.

"Oleh sebab itu, penting bagi para pengembang perumahan, untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menjaga kualitas dari rumah dan fasilitas perumahan yang dibangun serta layanan kepastian hukumnya," tutupnya.