Pemerintah Bakal Perketat Mobilitas Warga di Wilayah Penyebaran Covid-19 Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan memperketat pergerakan manusia di beberapa wilayah yang memiliki potensi terjadi tingkat penularan virus corona Covid-19 tinggi. Seiring pembatasan mobilitas, program vaksinasi pun terus dilakukan.

"Tadi baru diputuskan, kita target di daerah-daerah yang kita anggap potensial dan terjadi kenaikan kasus Covid, itu kita terapkan untuk enggak terjadi pergerakan penduduk," tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (3/2/2021).

Adapun imunisasi vaksin Covid-19 ini akan mulai masif dilakukan pada pekan ketiga dan keempat Februari 2021. Sehingga pada akhir tahun, vaksinasi sudah dilakukan kepada 181 juta orang.

"Makin besar-besaran, jadi seluruh tahun 2021 kita akan bisa mencapai target 181 juta yang divaksin," kata dia.

Program vaksinasi ini kata Luhut akan menciptakan kepercayaan para investor kepada Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Sehingga, bila ini sukses dilakukan, perekonomian nasional akan kembali bergerak dengan baik.

"Kalau ada konfiden di penanganan covid bisa dikendalikan maka pergerakan ekonomi juga akan bagus," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan estimasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021. Dalam estimasi tersebut, anggaran kemungkinan bertambah sehingga total menjadi Rp 619 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tahun ini bakal mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi sebelumnya yang hanya Rp 533,1 triliun. Menurutnya, anggaran untuk program penanganan covid dan PEN akan sangat dinamis.

"Semalam kami baru saja mendiskusikan dengan para menteri koordinator dan kementerian lain bahwa angka ini akan meningkat menjadi Rp 619 triliun," kata dia dalam Mandiri Investment Forum secara virtual di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Bendahara Negara itu menambahkan kenaikan anggaran PEN juga disebabkan oleh adanya perpanjangan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Saat ini ada sekitar enam insentif pajak yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

"Kami juga akan memasukkan insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun atau bahkan mendekati Rp 62 triliun kalau kita memasukkan insentif perpajakan di sektor kesehatan," ungkapnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk program PEN sebesar Rp 372,3 triliun. Jumlah ini kemudian sempat mengalami kenaikan menjadi Rp 553,1 triliun dalam rapat dengan Komisi XI DPR.

Anggaran sektor kesehatan meningkat Rp 14,6 triliun menjadi Rp 104,7 triliun, perlindungan sosial meningkat Rp 36,6 triliun menjadi Rp 150,96 triliun, dukungan UMKM dan insentif usaha naik Rp 25,5 triliun menjadi Rp 156,06 triliun, dan anggaran program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com