Pemerintah Pindah ke IKN, Aset Ribuan Triliun di Jakarta Ditinggal Begitu Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2019 lalu. Saat ini pemindahan ibu kota ini terus berlanjut. Pembangunan infrastruktur sudah dijalankan.

Lalu bagaimana dengan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta dengan adanya pemindahan ibu kota ini?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, nilai aset negara sejumlah Rp 1.464 triliun di Jakarta akan tetap dikelola oleh Pemerintah Pusat saat pemerintahan pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

“Nilai aset di Jakarta menurut Pak Rio [Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu] adalah senilai Rp 1.464 triliun, dan ini adalah hasil penilaian yang baru kami lakukan dalam 3 tahun terakhir,” kata Sri Mulyani di Workshop Recycling and Management of State Assets dikutip dari Belasting.id, pada Kamis (8/12/2022).

Aset negara senilai triliunan yang ada di Jakarta itu akan dikelola secara terpusat oleh Kementerian Keuangan, setelah ditinggalkan oleh Kementerian/Lembaga yang pindah ke IKN Nusantara.

Sejalan dengan itu, Sri Mulyani meminta pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu untuk mengidentifikasi aset dan merumuskan penglolaannya.

Menurutnya, setiap aset perlu diidentifikasi, lalu menyusun mekanisme kelanjutan pengelolaannya. Dengan begitu, sambung Sri Mulyani, aset tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi negara.

“Jadi, Rp 1.464 triliun aset itu jangan jadi aset yang tiap tahun depresiasi, tiap tahun butuh biaya perawatan, jangan jadi aset menganggur, sehingga lebih banyak merugi daripada untung,” ulas menkeu..

Menkeu menerangkan Kementerian dan Lembaga akan pindah secara bertahap ke IKN Nusantara. Oleh karena itu, perlu dipetakan aset yang ditinggalkan dan yang perlu segera dikelola.

Selain itu, Sri Mulyani menilai partisipasi pelaku usaha dan pihak swasta juga diperlukan dalam mengelola aset negara, disesuaikan dengan rencana pengembangan Jakarta ke depannya.

Menkeu mengecap tata kelola aset negara itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. “Begitu banyak dimensi yang perlu dibenahi dalam transisi mengenai pengelolaan aset yang sudah ada dan pemindahan ke ibu kota baru,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada kuartal kedua 2023.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Tentunya, jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, anggaran untuk IKN bukan dari APBN. Investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.

Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.