Erick Thohir Tunjuk Mantan Kepala BPKP Ardan Adiperdana Jadi Komisaris PLN

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT PLN (Persero) mengucapkan Selamat dan Sukses atas pengangkatan Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PLN.

oleh Athika Rahma diperbarui 18 Mar 2021, 18:00 WIB
Diterbitkan 18 Mar 2021, 18:00 WIB
Presiden Jokowi Lantik Ardan Adiperdana Jadi Kepala BPKP
Presiden Joko Widodo saat berjabat tangan dengan Ardan Adiperdana, yang telah dilantik sebagai Kepala BPKP, di Istana Negara, Jumat (13/3/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Hal ini diungkap dalam akun Instagram resmi PLN @pln_id.

Pada postingan yang diunggah hari ini, Kamis (18/3/2021), terpampang ucapan selamat dari direksi dan komisaris PLN atas pengangkatan Ardan menjadi komisaris perseroan.

"Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT PLN (Persero) mengucapkan Selamat dan Sukses atas pengangkatan Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PLN. Semoga sukses dan selamat berkarya," tulis PLN, sebagaimana dikutip Liputan6.com.

Liputan6.com mencoba menghubungi public relation (PR) PLN untuk melakukan konfirmasi penunjukkan ini, namun belum ada respons lebih lanjut hingga berita ini ditulis.

Ardan Adiperdana saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN I. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komisaris Bank Mandiri, yang kemudian digantikan oleh Muhammad Yusuf Ateh.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by PLN (@pln_id)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Berbagai Upaya PLN demi Efisiensi

PLN Tunda Proyek Listrik Demi Penyelamatan Operasional
Pekerja memperbaiki kabel listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar, di Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4/2020). PLN (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik khususnya yang belum memiliki pendanaan demi penyelamatan operasional. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, pemerintah terus mendorong PT PLN (Persero) melakukan efisiensi untuk mewujudkan tarif tenaga listrik yang kompetitif. Kebijakan efisiensi ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

Ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Webinar Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) di Jakarta, pada Selasa (23/2/2021) lalu.

Dia mengatakan jika efisiensi penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu komponen parameter yang digunakan dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) maupun kebutuhan subsidi listrik. Salah satu parameter dalam mengitung subsidi listrik adalah besaran susut jaringan (losses).

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PT PLN (Persero) Haryanto WS menyatakan susut jaringan tenaga listrik Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Pada 2019, susut jaringan di Indonesia tercatat 9,37 persen. Adapun susut jaringan di negara lain seperti Singapura telah mencapai 2,02 persen, Malaysia 5,79 persen, Thailand 6,11 persen, dan Vietnam 9,29 persen.

Susut jaringan ini juga merupakan salah satu parameter efisiensi jaringan tenaga listrik, semakin tinggi angka susut jaringan maka semakin kurang efisien penyediaan listrik.

Menurut Haryanto, masih tingginya nilai susut di Indonesia tidak terlepas dari struktur pelanggan yang didominasi oleh pelanggan tegangan rendah (TR).

Dominasi pelanggan TR ini menyebabkan konsumsi energi per kapita relatif rendah (972 kWh/kapita per tahun), sehingga pencapaian susut lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju yang konsumsi listrik perkapitanya lebih besar.

“Kami akan berusaha untuk memaksimalkan penurunan susut energi. Namun, penurunan susut energi ini membutuhkan investasi yang nilainya tidak sedikit. Banyak pengaruh dari konfigurasi atau kondisi beban kita, tapi kami akan berusaha” ujar Haryanto.

Disebut Haryanto, PLN terus berusaha memperbaiki susut jaringan di seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir (Pembangkit, Transmisi dan Distribusi).

Upaya tersebut diantaranya adalah melakukan upaya teknis untuk menurunkan susut pada transmisi, melakukan upaya untuk menurunkan susut teknis & non-teknis pada distribusi.

Kemudian melakukan program transformasi PLN untuk memperbaiki proses bisnis untuk dapat meningkatkan efisiensi dan perbaikan susut jaringan, dan PLN juga sedang mengajukan usulan kepada Kementerian ESDM untuk menaikkan batas power factor untuk pelanggan industri dan komersil dari 0,85 menjadi 0,90.

“Kami juga terus berusaha meningkatkan otomatisasi dan sentralisasi serta digitalisasi di distribusi ini untuk meminimalkan loses,” ungkap Haryanto.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya