Sri Mulyani: Tidak Boleh Ada BLU yang Berbisnis

Sri Mulyani menegaskan BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Mar 2021, 11:30 WIB
Diterbitkan 19 Mar 2021, 11:30 WIB
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarawti meminta, agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Sebab BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini saya harap pengawas dan pengelola BLU sudah mulai memikirkan kondisi ner normal seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang bisnis," kata Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Bendahara Negara itu ingin di dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama yang terbaik di dalam bidang manajemen pengelolaan pelayanan. Sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan yang lain.

"Dengan demikian kita akan melihat bagaimana kinerja BLU akan terus-menerus perbaiki selama ini," imbuh dia.

Mantan Direkur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap agar BLU bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun dengan pengelolaan sangat presisi dengan manajemen baik atau berkualitas tinggi

"Saya berharap bahwa mengelola dan melayani masyarakat tidak identik dengan manajemen yang amburadul," tegas Sri Mulyani.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di Tengah Resesi, Kinerja BLU Sepanjang 2020 Tetap Tumbuh Pesat

Gedung Kementerian Keuangan. (Dok Kemenkeu)
Gedung Kementerian Keuangan. (Dok Kemenkeu)

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto memastikan, bahwa seluruh Badan Layanan Umum (BLU) sepajang 2020 telah bekerja dengan baik di tengah tantangan pandemi dan resesi ekonomi. Selama 2020, pihaknya mencatat BLU tumbuh positif mencapai sebesar Rp69,6 triliun.

Capaian tersebut juga meningkat signifikan sebesar 40,2 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48,8 triliun.

"Meski pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan sekitar 16 persen, namun pendapatan BLU mampu tumbuh positif sebesar 69,6 triliun dari target 50 triliun atau capaian 139 persen lebih dari target," kata dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3/2021)

Dia mengatakan dari sisi layanan kinerja, BLU bersama KL teknis tetap terjaga karena berbagai upaya kebijakan yang telah dilakukan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras seluruh BLU teknis dan kerjasama yang solid dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah.

Beberapa kebijakan dilakukan antara lain melalui refocusing anggaran, transfer khas antar BLU, serta simplifikasi 15 Peraturan Menteri Keuangan menjadi satu Peraturan Menteri Keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan memudahkan pemahaman stakeholders.

Dia menyadari, 2021 masih merupakan tahun yang penuh tantangan. Sebagai agen pemerintah, BLU dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang extraordinary di bidangnya masing-masing. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama masa pandemi BLU dituntut untuk mampu memberikan inovasi untuk penanganan pandemi Covid-19, BLU juga didorong untuk mampu memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri dan optimalisasi aset BLU.

"Selain itu BLU juga dituntut untuk mampu mewujudkan digitalisasi layanan dengan menggunakan ekonomi sharing baik di rekam media untuk kesehatan, virtual account, marketplace, serta pembayaran dengan digital money," jelasnya.

Hadiyanto menambahkan, langkah-langkah extraordinary yang dilakukan tentu harus fokus pada layanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pengolahan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Arahan bapak presiden tersebut dikuatkan kembali oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya waktu dan proses bisnis, meskipun tidak mengutamakan profit.

"Di tengah masa pandemi covid kini kehadiran BLU dituntut untuk dapat memberikan respon cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang sustainable untuk menghadapi kondisi new normal," jelas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya