Pemerintah Dianggap Masih Kurang Perhatian di Sektor Pertanian

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI, Johan Rosihan menilai, bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan sektor pertanian. Johan mengatakan, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tetap eksis dalam masa pandemi Covid-19.

“Tetapi dalam dua pembahasan terakhir, APBN kita selalu mengalami potongan secara sepihak oleh pemerintah. Karenanya melalui kesempatan (Rapat Paripurna) ini agar tidak terjadi lagi pemotongan anggaran secara sepihak pada sektor pertanian. Karena dampaknya pada menurunnya produksi kita. Saya mengingatkan pesan Bung Karno bahwa pangan itu merupakan hidup matinya suatu bangsa,” ucap Johan dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dia menegaskan, sektor pertanian tidak hanya bicara tentang produksi atau stok saja, tetapi menyangkut soal kedaulatan negara. “Saya mencatat bahwa pemerintah tidak memiliki spirit untuk melakukan swasembada pangan dan selalu berencana untuk melakukan impor pangan meski terus mendapatkan banyak penolakkan dari masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu terkait rencana mogoknya UMKM pembuat tahu dan tempe, Johan menyatakan bahwa kejadian seperti ini masih berulang persis dalam satu semester. Pada Akhir 2020, tepatnya awalnya Januari 2021 petani kedelai UMKM pembuat tahu dan tempe sudah melakukan mogok, dan hari ini mereka juga berencana untuk mogok.

“Kalau ini terjadi, maka sesungguhnya Pemerintah Presiden Joko Widodo tidak melakukan antisipasi. Padahal ketika awal tahun 2021 Presiden telah menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan (stok kedelai) ini dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, dalam dua musim tanam saja. Ini sudah masuk musim kedua dan tidak ada tanda-tanda perbaikan," urainya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah agar menjadikan kedelai sebagai salah satu bahan pokok strategis yang mengalami perlindungan, baik dari sisi harga maupun dari sisi mutunya. Sehingga pandemi ini tidak membuat UMKM pembuat tahu dan kedelai serta sektor-sektor pangan yang lain mengalami kemunduran, bahkan bangkrut.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa sektor pertanian merupakan kontributor utama pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mengingat, kinerja sektor tersebut selalu tumbuh positif dan mampu menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid 19.

"Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2020 yang mencapai 1,75 persen dan pada kuartal I-2021 tetap tumbuh sebesar 2,95 persen (yoy)," ujar Airlangga dalam Indonesia Food Summit 2021, ditulis Rabu (26/5).

Pertanian, lanjut Airlangga bisa dibilang sebagai resilensi dari semua sektor yang ada. Apalagi pertumbuhanya terjadi disaat sektor lain mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Adapun, kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi demand masih berasal dari konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan share 88,91 persen. Sedangkan dari sisi supply nilanya mencapai 64,56 persen.

"Masing-masing berasal dari sektor pertanian, industri, perdagangan, kontruksi, dan pertambangan," ucapnya.

Tak cukup sampai disitu, pertumbuhan sektor pertanian juga terjadi pada nilai ekspor periode Januari-April 2021 sebesar USD1,38 atau naik sebesar 15,96 persen terhadap periode yang sama di tahun 2020."Dengan demikian kinerja ekspor pertanian memberikan kontribusi sebesar 2,05 persen terhadap ekspor Indonesia," sebutnya.

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami tren perbaikan dibandingkan saat awal pandemi. NTP misalnya pernah diangka 99,47 pada Mei 2020 akibat penurunan demand Horeka (Hotel, Restoran, dan Katering). Namun grafiknya terus membaik menjadi 102,93 pada April 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas.

"Sedangkan dari sisi penyediaan pangan di tingkat konsumen, inflasi bahan makanan tetap terjaga sebesar 3,48 persen pada tahun 2020, lalu pada Januari s.d. April 2021 sebesar 1,8 persen, lebih rendah dari tahun 2020," paparnya.

Airlangga mengatakan, terjaganya NTP di tingkat petani dan inflasi pangan di tingkat konsumen merupakan indikator positif atas implementasi kebijakan pangan dan pertanian dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Alokasi anggaran program PEN Tahun 2021 sebesar Rp 699,43 T. Sampai dengan 21 Mei 2021 telah terealisasi sebesar 26,3 persen dari Pagu atau sekitar Rp183,98 triliun," katanya.

Disisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di sektor pertanian. Diantaranya mempermudan perizinan dan membentuk Badan Pangan Nasional, serta pembentukan Holding BUMN Pangan.

"Pemerintah juga berupaya menyinergikan BUMN untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan implementasi sistem resi gudang," tutupnya.