Beroperasi di 2022, Akses Jalan Menuju LRT Jabodebek Harus Segara Dibangun

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyarankan agar Pemerintah segera membangun akses jaringan jalan menuju ke setiap stasiun yang berada di luar kota Jakarta, sebelum LRT Jabodebek dioperasikan.

“LRT Jabodebek jangan mengulangi kesalahan di Palembang, yang minim masa uji cobanya. Jangan diabaikan akses ke setiap stasiun yang belum selesai dibangun. Harus segera membangun akses jaringan jalan menuju ke setiap stasiun yang berada di luar Kota Jakarta,” kata Djoko kepada Liputan6.com, Rabu (9/6/2021).

Selanjutnya, Djoko juga menyarankan agar Pemerintah menyediakan angkutan penghubung antara kawasan pemukiman ke stasiun terdekat.

Kata Djoko, pada tahun 2020, PT KAI sudah melakukan kajian itu. Maka pentingnya ada jaringan transportasi umum dan integrasi moda di sepanjang koridor LRT Jabodebek.

Di satu sisi, Djoko memprediksi potensi alih moda kendaraan pribadi ke LRT Jabodebek adalah sebanyak 81 persen, lantaran pengguna kendaraan pribadi ingin mencoba beralih menggunakan LRT. Alasannya waktu tempuh yang lebih singkat dan biaya perjalanan yang jauh lebih murah dibandingkan tol.

“Potensi alih moda kendaraan umum ke LRT Jabodebek sebanyak 74 persen pengguna angkutan umum ingin mencoba beralih menggunakan LRT. Alasannya waktu tempuh yang lebih singkat dan tempat kegiatan mereka dekat dengan stasiun LRT,” ujarnya.

Menurutnya, variabel aksesibilitas yang menjadi prioritas pengguna LRT Jabodebek adalah kemudahan angkutan umum ke/dari stasiun LRT, dekat pusat komersial/perkantoran, tersedia fasilitas parkir, dekat pemukiman, dekat jalan utama, akses jalan masuk stasiun lebar, feeder dari stasiun LRT yang diharapkan oleh pengguna LRT Jabodebek, bus, angkot, angkutan daring, dan Bus Transjakarta.

“Bagi warga Bogor dapat menggunakan LRT Jabodebek setelah disediakan transportasi umum yang menghubungkan Terminal Baranangsiang ke Stasiun Harjamukti. Sayangnya tahun ini belum dapat dilakukan, terganjal dengan penolakan Pemkab. Bogor terhadap Program BTS yang diselenggarakan BPTJ,” pungkasnya.   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan setelah mulai beroperasi pada Juni 2022 mendatang, dalam satu hari light rail transit (LRT) Jabodebek bisa mengangkut 580.000 – 800.000 orang per harinya.

“Bayangkan bahwa kereta api dengan headway (waktu antara) 3 menit. Setiap 3 menit ada kereta api dan bisa mengangkut 580.000 orang satu hari. Ultimatenya akan menjadi headway 2 menit sehingga jarak kereta dengan kereta hanya 2 menit dan untuk itu kita bisa mengangkut kurang lebih 800.000 orang,” kata Menhub Budi saat meninjau LRT Taman Mini Indonesia Indah dan Stasiun Harjamukti Cibubur, Rabu (9/6/2021).

Lebih lanjut Menhub menyebutkan, ada satu lintasan angkutan kereta LRT yang panjangnya 44 Km dengan 18 titik pemberhentian. Sehingga hal ini memudahkan orang bepergian dari satu titik ke titik lain dengan cepat.

“Tadi pak Presiden Juga bangga karena ada satu angkutan LRT yang panjangnya 44 KM dengan 18 titik pemberhentian.  Bayangkan bahwa Kalau LRT ini ada yang ke barat ada yang ke Selatan maka angkutan massal itu menjadi suatu hal yang penting,” ungkapnya.

Menhub bilang, pembangunan LRT ini bisa terwujud berkat konsorsium dari PT KAI, Adhikarya, LEN dan PT INKA, sehingga bisa membangun produk LRT ini menjadi suatu kenyataan dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara yang lain.

“Terbukti di beberapa negara kita mampu memenangkan tender. Oleh karenanya kita sepakat bahwa semangat bahwa angkutan massal yang ada di kota-kota besar akan dilanjutkan dengan semangat ini,” ujarnya.

Menurutnya satu teknologi tidak mungkin bisa diraih oleh suatu bangsa dengan begitu saja, melainkan harus ada upaya-upaya yang dilakukan.

Adapun dari hal jumlah, direncanakan ada 31 rangkaian (Kereta) dan sekarang sudah selesai 26 rangkaian. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak melakukannya dengan tepat dan konservatif.

“Kita masih punya waktu 1 tahun lagi untuk mengintegrasikannya, sehingga faktor keselamatan menjadi satu hal yang penting,” katanya.

Disisi lain, Menhub menambahkan, “Kebaikan yang lain adalah tidak semua ini merupakan uang pemerintah, PT KAI hanya mendapatkan satu PMN sejumlah Rp 7,6 triliun sisanya lebih dari Rp 20 triliun menjadi Loan pada PT Kereta Api,” jelasnya.

Sehingga skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ini menjadi suatu bentuk skema yang menjadi model di berbagai kota yang lain.