Vaksinasi Tak Capai Target, Jokowi Ancam Naikkan Status PPKM

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan terus melakukan persiapan dalam hidup berdampingan dengan COVID-19. Salah satu indikatorya adalah pencapaian vaksinasi.

Bahkan, pemerintah memasukkan poin vaksinasi dalam penentuan kebijakan PPKM di suatu wilayah, sesuai dengan arahan langsung Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan mengenai tolok ukur angka vaksinasi di setiap wilayah di Indonesia.

"Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen, sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2," jelas Menko Luhut.

Sementara syarat untuk penurunan PPKM dari level 2 ke level 1, cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen.

"Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama dua minggu untuk dapat mengejar target pada poin diatas. Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3," terang Menko Luhut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan untuk bisa hidup bersama dengan COVID-19 di masa yang akan datang.

Pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan COVID-19. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ada tiga kunci utama untuk kita bisa hidup dengan COVID-19 ," kata Menko Luhut.

Yang pertama, adalah cakupan vaksinasi yang tinggi terutama untuk kelompok rentan seperti lansia. Kemudian kedua, adalah penerapan 3T termasuk penanganan isoter yang optimal, menurut Menko Luhut

"Ketiga adalah kepatuhan protocol Kesehatan yang tinggi: meliputi 3M dan implementasi skrining Peduli Lindungi. Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini," imbuhnya.

Terkait vaksinasi, Menko Luhut membeberkan bahwa data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stock Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum disuntikkan.

"Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi," ujar Menko Luhut.