Pedagang Curhat KUR dan Banpres Terkendala Data, Airlangga Ingatkan Soal Digitalisasi

Liputan6.com, Jakarta Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengaku jika pengumpulan data menjadi kendala untuk membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan dimaksud seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi UMKM.

Ini diungkapkan IKAPPI saat audiensi secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa (21/9/2021). Hadir Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri.

Abdullah sejatinya mengapresiasi Pemerintah yang telah menginisiasi berbagai program untuk memperkuat perekonomian nasional termasuk KUR dan Banpres Produktif Usaha Mikro. Namun, pengumpulan data diungkapkan menjadi kendala.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan kunci pada saat ini.

“KUR tahun ini besar, yaitu Rp 285 triliun dengan bunga hanya 3 persen. Jadi saya minta untuk segera ada digitalisasi data di IKAPPI agar bisa maksimal dalam profiling sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan-bantuan yang sedang disalurkan Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga.

Hal ini dikatakan dapat terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission.

Dengan proses yang cepat, semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK dan data tersebut bisa dikoordinasikan sebagai acuan untuk pendataan penerimaan bantuan.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung.

Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata dengan baik, sehingga bisa maksimal mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan IKAPPI, Indonesia memiliki lebih kurang 14.000 pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat.

Pada kesempatan ini, Menko Airlangga juga menegaskan komitmen vaksinasi bagi pedagang pasar. Akselerasi vaksinasi terus dilakukan Pemerintah dalam upaya mencapai herd immunity pada akhir tahun.

Upaya menjaga ketersediaan vaksin serta proses distribusi vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah juga selalu menjadi perhatian Pemerintah.

Selain sebagai upaya penguatan di sektor kesehatan, vaksinasi juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian yakni melalui pelaksanaan vaksinasi kepada para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Abdullah Mansuri menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar tagline “Pedagang Sehat, Ekonomi Kuat” dapat diterapkan di lapangan dan mendapat dukungan dari Pemerintah, terutama terkait percepatan vaksinasi bagi pedagang pasar.

Airlangga mengatakan jika arahan Bapak Presiden sudah jelas bahwa vaksin didistribusikan sebanyak 50 persen melalui Dinas Kesehatan, 25 persen melalui Polri, dan 25 persen melalui TNI.

"Jadi, pengelola pasar harus aktif berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa mendirikan sentra vaksinasi di pasar sehingga vaksinasi untuk pedagang pasar bisa dipercepat. Pengelola pasar juga bisa menyediakan swab antigen di pasar untuk terus memonitor penyebaran Covid-19 di pasar tersebut,” jelas dia.