Pengamat Sebut Reformasi BUMN Masih Terjebak Oligarki Akut Pasca-Orde Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mencermati program reformasi BUMN yang kini digalakkan pemerintah turut dipersulit oleh sistem oligarki yang telah mengakar kuat.

Untuk kasus ini, Ronny mengutip pernyataan Ilmuwan Politik Amerika Serikat (AS) Jeffrey Winters, yang menyoroti sistem oligarki di masa pemerintahan Indonesia pasca-era Orde Baru.

"Pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru, sebagaimana ditulis oleh Jeffrey Winters, memang mengalami transisi model oligarki dari sultanic oligarch yang berhasil dijinakkan Soeharto ke model ruling oligarch yang berkeliaran sesuka hati di dalam sistem ekonomi politik nasional," ungkapnya kepada Liputan6.com, Minggu (24/10/2021).

Menurut Ronny, transisi tersebut sebenarnya sangat membahayakan proses demokratisasi di Indonesia, karena justru menceburkan negara ke dalam criminal democracy. Bahkan, jika merujuk pada buku Asian Century on the Knife Edge karya John West tahun 2018, ia menyebut, perkembangan oligarki di Indonesia semakin menjadi-jadi.

"Kini, kata John West, demokrasi Indonesia hanya tersisa sebagai demokrasi dari beberapa, untuk beberapa, dan oleh beberapa, bukan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, sebagaimana adigium demokrasi pada umumnya," tegasnya.

"Dan visi reformasi via holdingisasi BUMN ala Jokowi terjebak di dalam konstelasi ekonomi politik yang demikian. Jalan satu-satunya bagi Jokowi untuk memulai reformasi BUMN adalah dengan memutus rantai penghubung kepentingan oligarki ke dunia BUMN," seru dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyoroti keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar tendensi perilaku perusahaan BUMN yang kurang berhasil melakukan adaptasi bisnis.

Padahal di sisi lain, Ronny menambahkan, sejumlah perusahaan pelat merah seringkali berharap mendapat suntikan modal dari pemerintah untuk keberlanjutan bisnisnya.

Ronny mencermati, keluhan Jokowi tersebut justru disampaikan beberapa hari pascapemerintah mengeluarkan peraturan baru, yang menjamin suntikan modal negara kepada gabungan BUMN penyelenggara kerja sama investasi kereta cepat Jakarta-Bandung dengan beberapa BUMN China.

"Boleh jadi, keluhan Jokowi bukan saja kepada inefisiensi dan gagal adaptasi bisnis yang dialami oleh banyak BUMN secara umum, tapi juga langsung mengarah kepada keputusan pemerintah untuk menjamin ketersediaan modal pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana langkah tersebut sebenarnya kurang disukai oleh Jokowi," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Karena beberapa faktor, Ronny lantas menduga, Jokowi akhirnya tak kuasa menolak permintaan jaminan ketersediaan tambahan modal dari negara tersebut.

"Satu dan lain hal itu, boleh jadi beberapa di antaranya adalah karena lemahnya daya tawar pemerintah di satu sisi, atau karena sangat kuat dan banyaknya kepentingan yang termaktup di dalamnya, yang (lagi-lagi) boleh jadi berkemampuan menggoyang eksistensi pemerintahan Jokowi jika tidak diikuti," tuturnya.

"Mungkin kepentingan jejaring oligarki yang berkolaborasi dengan petinggi BUMN, atau karena tekanan geopolitik yang berpadu dengan kepentinngan para oligarki di dalam bisnis kolaborasi beberapa BUMN tersebut, atau karena faktor lainya," singgung dia.