Blak-Blakan Erick Thohir Soal Tuduhan Bisnis PCR

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa nama pejabat terseret isu mengambil keuntungan dari bisnis tes PCR yang dinilai mahal di kalangan masyarakat. Termasuk Menteri BUMN Erick Thohir yang telah buka suara mengenai tuduhan tersebut.

Erick Thohir mengaku dirinya difitnah atas adanya keterlibatannya yang meraup untuk di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 lewat kebijakan PCR. Ia menuturkan secara rinci perjalanan tes PCR hingga jadi syarat perjalanan transportasi di Indonesia.

“Mengenai PCR, Kementerian BUMN dan BUMN turut memberikan dukungan pada awal dimana pada saat itu tepatnya pada Maret atau April atau Mei kita belum ngerti apa PCR, tapi dari koordinasi dengan berbagai pihak rupanya kita perlu 18 lab PCR,” katanya dalam Webinar Kontroversi PCR: Bisnis atau Krisis, Kamis (18/11/2021).

Lantas, pihaknya memberanikan untuk menyediakan 18 lab yang didistribusikan lewat rumah sakit BUMN. “kita lihat memang tes ini (ternyata) bagian dari tadi, trace dan tracing,” katanya.

Menteri Erick juga membeberkan harga tes PCR yang awalnya berkisar jutaan hingga saat ini dipatok paling tinggi Rp 300 Ribu. Bahkan, saat ini harga yang berlaku di Indonesia termasuk yang termurah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“Awalnya saya ingat, harganya ada yang Rp 2 juta dan ada yang Rp 5 juta waktu itu, alhamdulillah hari ini harganya Rp 300 Ribu. Kalau dibandingkan banyak negara kita masuk kategori termurah,” kata dia.

Harga yang ditetapkan pemerintah ini, kata Erick telah sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga ia membantah kalau harga tersebut ditentukan sendiri, namun ada peran Kementerian Kesehatan yang menentukan dan telah sesuai tupoksi.

“Apalagi dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19. Ini tak ditentukan Kementerian BUMN ini ada rapat dan keputusan itu tergantung situasi Covid saat itu,” katanya tegas.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Erick turut menimpali terkait kebijakan PCR yang berlaku sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi. Ia menegaskan kembali keputusan itu keluar dari keterlibatan banyak pihak. Sehingga tak mungkin kebijakan itu dikeluarkan untuk menguntungkan pribadi.

"Kebijakan tes PCR bagi transportasi yang dihadapi banyak pihak, disana ada Presiden, Wakil Presiden, Menkes, Ketua Penanganan PPKM Jawa-Bali, menteri terkait dan kebijakan itu secara transparan dan saya tak mungkin mengatur jalannya ratas yang dapat menguntungkan pribadi saya. Tentu dalam melawan covid, gotong royong jadi kekuatan bangsa," tuturnya.

Selain itu, Menteri Erick mengatakan pemerintah telah bekerja selama 24 jam dalam satu hari untuk memastikan kehadiran pemerintah di masyarakat.

"Kita kerja 24 jam untuk pastikan kehadiran pada masa sulit, kita lakukan percepatan dan tentu rasa tanggung jawab ini melakukan prinsip gotong royong dengan berbagai pihak untuk atasi pandemi," katanya.