UMP 2022 Jawa Tengah Ditetapkan Naik Jadi Rp 1,81 Juta

Penetapan UMP 2022 ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

oleh Dewi Divianta diperbarui 21 Nov 2021, 08:44 WIB
Diterbitkan 21 Nov 2021, 08:44 WIB
Pemprov Jateng Dorong Vaksinasi Berbasis Desa untuk Percepat Vaksin
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan UMP 2022 naik.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan besaran Upah Minum Provinsi atau UMP tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Pengumuman UMP 2022 termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Dengan terbitnya SK tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP Jawa Tengah di 2022 resmi naik 0,78 persen menjadi  Rp 1.812.935.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Gubernur Ganjar Pranowo melansir laman https://jatengprov.go.id/, Minggu (21/11/2021).

Penetapan UMP 2022 ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Dalam SK tersebut, Ganjar juga menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah. Yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Besarannya ditegaskan juga tidak sembarangan. Namun harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

“Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” tulis Ganjar dalam diktum keenam.

 

Acuan Hitungan UMP

Pekerja di Jateng
Beberapa pabrik yang dia buka di Jawa Barat maupun Banten telah banyak menampung pekerja dari Jawa Tengah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur.

“Perusahaan-Perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang satu tahun dan lebih satu tahun, sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” kata Sakina.

Sakina menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Jika ada temuan pelanggaran pelaksanaan agar dilaporkan di Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, LaporGub, Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444," tegas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya