Pengusaha Usul Langkah Cepat Pulihkan Pariwisata RI, Apa Saja?

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak paling parah imbas pandemi Covid-19

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Des 2021, 15:20 WIB
Diterbitkan 13 Des 2021, 15:20 WIB
FOTO: Menikmati Sepinya Pantai-Pantai di Bali
Wisatawan usai bermain selancar di kawasan Pantai Kuta, Bali, Jumat (3/9/2021). Sepinya wisatawan yang datang ke Pulau Bali selama PPKM Darurat yakni hanya sebesar rata-rata 500 wisatawan lokal menyebabkan sejumlah tempat wisata pantai sepi pengunjung. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak paling parah imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah berupaya membangkitkan sektor ini.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani menilai, terdapat tiga langkah dalam pemulihan percepatan pariwisata di Tanah Air.

Pertama jangka pendek, PHRI melihat gelaran G20 di Bali dan MotoGP di 2022 mendatang bisa menjadi momentum mendatangkan wisata.

Berkaca pada perhelatan Asian Games 2018 lalu, event besar tersebut tidak cukup mendatangkan wisatasan. Oleh karenanya, PHRI menginginkan agar seluruh event di Indonesia dapat berdampak besar bagi masyarakat. Artinya, tidak hanya wisatawan mancanegara, namun mengandalkan dalam negeri.

"Jangka pendek kita menggarap integrasikan seluruh event yang ada sport, kultural, semua ada di Indonesia sekarang berserakan," kata Haryadi dalam konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Kedua, untuk jangka menenggah pengusaha mendorong agar pemerintah membuat regulasi berpihak kepada pengembangan pariwisata. "Jadi menengah adalah itu kita lakukan regulasi betul-betul," katanya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jangka Panjang

6 Desa Wisata di Bali yang Tak Kalah Menarik untuk Dikunjungi dari Desa Penglipuran
Desa Wisata Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. (dok. kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Kemudian ketiga, jangka panjangnya adalah pemerintah diminta fokus agar tidak mengubah status badan atau kementerian pariwisata yang sudah ada saat ini.

Misalnya, saat ini ada Kementerian Pariwisata/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jangan lagi, setelah masa Pemerintah Jokowi berubah-ubah kembali.

"Jangan dari pemerintah berubah terus. Mau gimana jangan ganti pemerintahan ganti selera lagi ini perlu dipikirkan," ujarnya.

Dwi Aditya PutraJournalist at Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya