Terpilih, 558 Unit Kerja yang Jadi Agen Pelopor Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

Liputan6.com, Jakarta - Pada penghujung 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.

Predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima.

"Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi," ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (20/15/2021).

Dijelaskan Wapres, pembangunan zona integritas secara masif merupakan langkah nyata untuk membawa perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik. Pada ujungnya, pembangunan zona integritas bisa membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.

"Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja dibawah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati ragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusi," tegas Ma'ruf Amin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, reformasi birokrasi menjadi katalisator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) untuk mendukung pembangunan nasional.

Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan ekspektasi presiden tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agile, dan birokrasi yang making delivered.

Tjahjo mengingatkan kembali arahan presiden untuk tidak melakukan korupsi. "Jangan korupsi, ciptakan sistem menutup celah terjadinya korupsi!" serunya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2021 terdapat 259 Instansi Pemerintah yang terdiri dari 72 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 167 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 188 persen dibandingkan tahun 2019.

Jumlah unit kerja yang diusulkan pada 2021 juga meningkat 19 persen dibandingkan tahun 2020. Sebanyak 2.239 unit kerja diusulkan di tahun 2019, kemudian naik menjadi 3.691 unit kerja di tahun 2020, dan 4.402 unit kerja di tahun 2021.

Pada ajang apresiasi dan penganugerahan tersebut, Kementerian PANRB juga menetapkan 10 pimpinan perubahan. Pimpinan perubahan adalah pimpinan instansi pemerintah baik Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota yang dianggap telah berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Berikut daftar Pemimpin Perubahan 2021:

1. Yasonna H. Laoly (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)

2. Muhammad Syarifuddin (Mahkamah Agung RI)

3. Listyo Sigit Prabowo (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

4. Burhanuddin (Kejaksaan Agung RI)

5. Sri Mulyani Indrawati (Kementerian Keuangan)

6. Margo Yuwono (Badan Pusat Statistik)

7. Budi Karya Sumadi (Kementerian Perhubungan RI)

8. Sri Sultan Hamengku Buwono X (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

9. Yana Mulyana (Pemerintah Kota Bandung)

10. Ahmad Muhdlor Ali (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Peraih Predikat WBBM Tahun 2021:

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

2. Pusat Laboratorium Narkotika BNN

3. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

4. BBPOM di Surabaya

5. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif

6. BBPOM di Padang

7. BBPOM di Yogyakarta

8. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

9. BPS Provinsi Jawa Timur

10. Kejaksaan Tinggi Bali

11. Kejaksaan Negeri Maros

12. Kejaksaan Tinggi Jambi

13. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

14. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

15. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

16. Kantor Pertanahan Kota Bandung

17. Rupbasan Kelas II Wates

18. Lapas Kelas I Cirebon

19. Kantor Wilayah Jawa Timur

20. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

21. Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Muara Enim

22. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

23. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

24. Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam

25. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang

26. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan

27. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu

28. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua

29. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

30. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI

31. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Marisa

33. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

34. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura

35. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ketapang

36. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

37. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Benteng

38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang

39. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar

40. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

41. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II

42. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar II

43. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

44. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya

45. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

46. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro

47. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney

48. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang

49. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III-Surabaya

50. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar

51. Balai Kesehatan Penerbangan

52. Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

53. Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta

54. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

55. Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak

56. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY

57. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat

58. Kepolisian Resor Banyuasin

59. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

60. Pengadilan Tinggi Agama Ambon

61. Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama

62. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

63. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

64. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

65. RSUD Kab. Sidoarjo

66. Kecamatan Sukodono

67. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

68. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

69. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

70. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta

71. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Provinsi DKI Jakarta

72. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat