Kepala BPS Ungkap Pengganjal Pengembangan Data Tunggal Koperasi dan UKM di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan sejumlah masalah dalam mendata pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia. Ini merespons tantangan pengembangan data tunggal bagi koperasi dan UMKM.

Diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPS melakukan penandatangan kerja sama guna membangun data tunggal pelaku koperasi dan UMKM. Pendataan ini ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.

“Kita sadar membangun basis data tunggal koperasi ini bukan kerja yang mudah, proses integrasi data yang rumit karena tersebar dan adanya dinamika perkembangan UMKM, dan kesadaran UMKM yang mendaftarkan usahanya juga jadi tantangan dalam membangun sistem data tunggal ini,” katanya dalam penandatanganan MoU antara Kemenkop UKM dan BPS secara virtual, Rabu (9/3/2022).

MoU yang dimaksud meliputi penyediaan data dan informasi statistik di bidang koperasi dan UMKM, pemanfaatan dan penguatan data dan informasi statistik di bidang koperasi dan UMKM.

Kemudian pengembangan sumber daya di bidang statistik dan bidang koperasi dan UMKM, dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan atau survei, dan pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan bidang koperasi dan UMKM.

Terkait kerja sama ini, Margo menyebut pihaknya akan menjalankan peran strategis dalam membina data statistik. Ini juga berkaitan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang jadi perhatian Presiden Joko Widodo.

"Kami akan memberikan bimbingan atau bantuan data teknis dalam memberikan rekomendasi metodologi statistik, merancang guidence kerangka penjaminan kualitas data, menjaga pemenuhan terhadap prinsip-prinsip SDI yakni standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi," ujar Margo.

"Pemenuhan hal ini sangat krusial dan dapat diperuntukan masyarakat luas. Saya sangat sendapat dengan Pak Menteri bahwa kolaborasi ini ke depan harus semakin baik, tidak hanya memberikan manfaat bagi BPS dan KemenKopUKM, tapi juga untuk K/L lain dan bangsa Indonesia," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan pendataan 14,5 juta pelaku UMKM sepanjang 2022 ini. Langkah ini sebagai awal mula penyelesaian pendataan 65 juta UMKM pada 2024 mendatang.

Menteri Teten menyebut untuk tahap awal ini juga akan diprioritaskan pada pelaku UMKM dan koperasi di sektor non pertanian dan menetap.

“Kemenkop UKM telah mendata ada 65 juta pelaku UMKM di Indoneisa, dan kita harap pendataannya bisa selesai di 2024,” katanya dalam penandatanganan MoU dengan BPS secara virtual, Rabu (9/3/2022).

“Maka tahun ini kami targetkan 14,5 juta pelaku koperasi dan UMKM sektor non pertanian dan menetap dapat diselesaikan pendataannya, karena banyak yang dinamis, artinya data tempat usahanya berpindah-pindah tak menetap, maka kami prioritaskan UMKM yang menetap,” terang Teten.