Jokowi Ingin Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen, K/L dan Pemda Diminta Bersiap

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh instansi pemerintah bersiap menghadapi defisit APBN 2023 yang kembali dipatok di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit APBN 2023 di bawah 3 persen PDB," ujar Jokowi dalam Musrengbangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Oleh karenanya, ia mendesak proses perencanaan harus betul-betul rinci, detil, tepat, dan lakukan penajaman belanja. "Sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan," imbuhnya.

Di sisi lain, Jokowi turut mengingatkan agar pemerintah berfokus pada sisi produktivitas dan kemandirian di sektor pangan serta energi.

"Kita harus ingat semua, problem global, problem dunia adalah dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini. Kita miliki kekuatan di sini," seru dia.

"Oleh sebab itu, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," tegasnya.

Sektor investasi pun tak luput dari perhatian Jokowi. Dia mendorong agar pemasukan investasi terus ditingkatkan, sehingga berbuntut pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Ini rebutan antar negara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat layani semua yang berkaitan dengan Investasi," pintanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.

"Karena kita tidak dapat lagi bergantung kepada APBN dan APBD. hati-hati mengenai ini," tandas Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja, kepala daerah hingga BUMN untuk membeli produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan jasa.

Mengingat tahun ini potensi dana yang bisa berputar dari pemerintah pusat dan daerah Rp 1.062 triliun.

"Ini sudah 2 kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya belanja barang dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," kata Jokowi dalam Pembukaan Musrenbang Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Presiden mengatakan potensi belanja barang modal dan jasa dari pemerintah sangat besar. Dari pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun.

Kemudian dari pemerintah daerah sebesar Rp 535 triliun. Ditambah dari BUMN sekitar Rp 420 triliun. Sehingga total anggaran yang bisa dibelanjakan Rp 1.481 triliun.

"Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor," kata dia.

Dia memerintahkan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mengurangi dan menghilangkan konsumsi produk impor. Langkah ini harus diambil semua pihak dalam rangka mendukung perkembangan produk dalam negeri bisa berkembang.

Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan siapkan kapasitas produksi nasional kita," katanya.

Dia juga meminta agar pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada industri substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Misalnya untuk mengurangi impor jagung, maka kebijakan untuk produksi jagung harus diberi keberpihakan.

"Misalnya jagung impor, ya tanamkan jagung. Di mana saja bisa tumbuh, kok impor. Kedelai juga kita impor, padahal banyak daerah yang sesuai buat menanam kedelai,

Tak lupa sambil memberikan dukungan kepada para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya. "Beri pendampingan UMKM untuk penuhi standar internasional," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com