Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri Tembus Rp 825 T, Jokowi: Kita Awasi Terus

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencatat komitmen belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp 825 triliun. Terkait kewajiban pembelian produk dalam negeri, ia memastikan akan terus mengawasinya.

Diketahui, Jokowi memerintahkan kepada kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah untuk belanja produk dalam negeri. Dengan begitu, harapannya akan membangun sektor-sektor lainnya di dalam negeri.

""Terakhir kita catat semuanya dengan platform digital sekarang sudah masuk komitmen Rp 825 triliun," katanya dalam Peringatan HUT ke-50 Tahun HIPMI, Jumat (10/6/2022).

Guna mengawal perintahnya ini, Jokowi memastikan akan melakukan pengawasan secara ketat. Alasannya, anggaran yang digelontorkan termasuk cukup besar.

"Sekarang kita cek betul, kita monitor betul, pantau betul karena anggaran kita gede banget, besar sekali. APBN, APBD, anggaran BUMN besar sekali," ungkapnya.

Ia menaksir dengan pembelian produk lokal, maka kegiatan industri kecil akan ikut bergerak. Sehingga harapannya, akan menurunkan ketergantungan impor sekaligus berpihak pada ekonomi dalam negeri.

"Tak bisa seperti yang lalu-lalu kita biarkan akhirnya impor, padahal kita bisa produksi sendiri, dengan alasan macam-macam (untuk impor), sekarang ndak, di monitor, ada komitmennya," katanya.

"Sehingga kita harapkan dari policy ini akan memunculkan trigger ekonomu untuk pertumbuhan di dalam negeri," tambah kepala negara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Diketahui, dalam membangun ekonomi Indonesia, Jokowi juga memerintahkan untuk sektor-sektor pertambangan melakukan hilirisasi. Tujuannya gua memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri.

Mengacu perintahnya itu, setidaknya barang yang diekspor nantinya dari hasil tambang bisa setengah jadi atau barang jadi.

"Masalah hilirisasi, jangan takut untuk stop ekspor bahan baku, setelah stop nikel, tahun ini bauksit, tahun depan timah, tahun depan lagi tembaga dan seterusnya," kata dia.

"Sehingga nilai tambah ada di dalam negeri dan negara akan dapat dari pajak PPh Badan, PPh Karyawan, Bea ekspor dan semuanya akan memperkuat APBN kita," tukasnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya dalam mendukung hilirisasi. Salah satunya terkait wacana pengenaan pajak ekspor dengan ketentuan tertentu.

Misalnya, jika pengolahan bahan tambang masih berada di bawah 50 persen atau kurang dari barang setengah jadi, bisa dikenakan pajak ekspor. Tujuannya untuk menghadirkan perhatian kepada hilirisasi.

"Saya setuju bahwa hilirisasi nikel kita belum sepenuhnya kita lakukan secara baik. Jadi untuk nikel kita, saya kemarin melontarkan wacana, kalau hilirisasinya dibawah 50 persen kita kenakan saja pajak ekspor, karena ini kita dorong hilirisasi," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (10/6/2022).

Wacana ini juga pernah disampaikan olehnya di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Disana ia mengajak investor global untuk menanamkan dananya ke pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Bahlil menambahkan, pihaknya akan mengawal secara ketat hilirisasi terkait baterai kendaraan listrik di Indonesia. Meski, ia menyebut ada berbagai tantangan.

"Makanya, untuk baterai karena saya sendiri yang kawal gak ada cerita sekalioun negara-negara lain tidak ikhlas untuk negara indonesia ini maju untuk menjadi negara industrialis," katanya.

Dalam pengembangan baterai kendaraan listrik, salah satu yang dipilih adalah Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT-Batang). Menteri Bahlil menegaskan dua perusahaan telah berkomitmen membangun dikawasan itu, yakni LG dan Foxconn.