Airnav Indonesia Minta PMN Rp 790 Miliar di 2023, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav Indonesia mengajukan permintaan dana alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 790 miliar dalam pagu indikatif tahun anggaran 2023.

Direktur Utama Direktur Utama AirNav Polana B. Pramesti mengatakan, pengajuan PMN tersebut untuk membiayai investasi Air Traffic Management (ATM) System. Meski begitu, dia tidak merinci secara detail lokasi pengadaan investasi ATM.

"Kami sedang mengajukan PMN melalui BUMN untuk investasi ATM system," katanya dalam kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR 1, Jakarta, Selasa (28/6).

Selain mengajukan PMN, Airnav Indonesia juga menagih pihak maskapai untuk menyelesaikan tagihan atas biaya layanan penyelesaian jasa penerbangan.

Polana menyebut, dana pembayaran piutang maskapai diperlukan untuk investasi pengadaan peralatan navigasi penerbangan yang saat ini sudah berumur.

Akan tetapi, Polana tidak menyebut nilai piutang yang dimaksud dan maskapai apa yang masih belum menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap Airnav Indonesia.

"Hal ini menjadi perhatian kami, dan maskapai dapat melakukan pembayaran atau penyelesaian atas jasa-jasa yang telah dilayani," tutupnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengusulkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp69,82 triliun di R-APBN TA 2023. Hal itu diutarakan Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/6).

"Untuk PMN Tunai kita usulkan Rp69,82 triliun," kata Erick.

Dalam bahan paparannya, dana PMN jumbo tersebut dialokasikan kepada 10 perusahaan pelat merah. Rinciannya, Hutama Karya sebesar Rp30,56 triliun untuk penugasan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.

"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimalisi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," tulis Kementerian BUMN.

Kemudian, KAI memperoleh alokasi Rp4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Indonesia Re sebesar Rp3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Selanjutnya, InJourney sebesar Rp9,50 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika. IFG sebanyak Rp 6 triliun untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Damri Rp0,87 triliun untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan. AirNav Rp0,79 triliun dalam rangka mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.

Selanjutnya, PLN Rp10 triliun dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT. Lalu, defence industry Indonesia atau Defend ID sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.

Terakhir, ID FOOD sebanyak Rp2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.