Pemerintah Tunjuk PT SMI Susun Kerangka Pendanaan Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditunjuk sebagai country platform manajer energy transition. Artinya, PT SMI akan menyiapkan kerangka pendanaan dan pembiayaan untuk mendukung transisi energi.

Hal ini agar Indonesia bisa mencapai penurunan emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 29 persen dan karbon netral pada tahun 2060 dengan melakukan transisi energi.

"Pendanaan ini mobilisasi sumber dana untuk mendukung program tersebut," kata Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Bali Nusa Dua Convention Center (BNCDD), Bali, Rabu (13/7).

Sederhananya kata, Edwin membuat mekanisme pembiayaan atau pendanaan untuk program yang mengalihkan sumber energi fosil ke penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Misalnya untuk memperpendek umur dari pembangkit listrik batubara baik miliknya PLN atau milik swasta.

"(Karena) kalau ditutup ini lebih membutuhkan dukungan bukan pendanaan," katanya.

Dalam hal ini, Edwin mengatakan mengurangi umur PLT batubara tidak hanya berupa refinancing, melainkan dana murah agar bisa mengurangi ketergantungan. Selain itu, PT SMI juga merancang skema pembiayaan atau pendanaan untuk membangun pembangkit listrik EBT.

Setelah penunjukan ini PT SMI kata Edwin akan mengerjakan showcase proyek yang akan dijalankan. Sehingga nanti pemerintah bisa menyiapkan aturannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai serangkaian kebijakan yang merupakan instrumen pelaksanaan transisi energi.

"Ini jadi penting karena akan melibatkan dukungan pemerintah dengan instrumen dari dukungan pendanaan dan melibatkan dukungan pembiayaan," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Dalam transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan perkembangan hasil musyawarah Working Group dari para Sherpa G20 diteruskan pada sesi ketiga yang bertemakan Transisi Energi, pada Senin (11/7).

Working Group (WG) yang mempresentasikan hasilnya terdiri dari Energy Transitions WG, Environment Deputies Meeting - Climate Sustainability WG, Development WG, dan Anti-Corruption WG.

“Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-19, termasuk dalam transisi energi,” ujar Co-Sherpa G20, yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, Rabu (13/7/2022).

Edi menambahkan, penekanan fokus diskusi adalah pada nasib masyarakat yang tinggal di area terpencil dan rentan, karena kelangkaan energi serta degradasi lingkungan dan iklim dapat menghambat pertumbuhan, yang kemudian akan mempengaruhi kemaslahatan bersama dan dapat berujung pada isu kemanusiaan.

“Untuk memastikan akuntabilitas pemakaian energi serta terlaksananya pelestarian lingkungan dan iklim, negara Anggota G20 harus meneruskan pengimplementasian pengaturan anti korupsi. Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor publik maupun privat,” ujar Deputi Edi dalam opening remarks-nya untuk sesi ketiga.

Sebagaimana pernah ditekankan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemulihan yang dilakukan sendiri tidak akan ada artinya.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemulihan lebih kuat hanya dapat terjamin jika dilakukan bersama. Sebagai forum ekonomi global yang utama, G20 harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk menghadapi tantangan global dan perpecahan bukanlah opsi.  

Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mereka juga sedang merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang smart and clean serta pembentukan ekosistem inovasi; dan Memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan iklim.

Isu yang terkait dengan dampak perubahan iklim dibahas lebih rinci oleh Delegasi G20 dalam Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability WG, yang meliputi isu degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, pengelolaan air, konservasi laut dan pengelolaan sampah di laut, dan pembiayaan berkelanjutan.

Sebagai forum untuk bertukar solusi, negara-negara Anggota G20 berbagi pengalaman sukses masing-masing dalam menindaklanjuti isu-isu tersebut, contohnya untuk strategi pengoptimalan air hujan atau pengintegrasian pendekatan siklus hidup dalam pengelolaan sampah plastik.

Hal tersebut juga melanjutkan Global Initiative untuk mengurangi degradasi tanah yang dicanangkan pada Presidensi Saudi Arabia, kemudian dilanjutkan pada Presidensi Italia, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Presidensi Indonesia kali ini. Hal ini mendorong timbulnya perspektif baru bahwa degradasi tanah harus juga mencakup degradasi lahan gambut dan tanah hutan bakau.

Penguatan pemulihan negara berkembang, negara kurang berkembang (least developed countries) dan negara berkembang kepulauan kecil (small island developing states) menjadi salah satu agenda prioritas bagi Development WG. Pembahasan yang mencakup kesempatan, tantangan dan aksi, ke depannya akan dimuat dalam “G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience”.