DPR Dukung Penuh Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF

Liputan6.com, Jakarta Sejak tahun 2018 Indonesia telah meraih status sebagai observer Financial Action Task Force (FATF). Tak berhenti disitu saja, Indonesia terus berupaya agar dapat diterima sebagai anggota penuh FATF.

Upaya untuk bergabung dalam organisasi internasional anti pencucian uang ini diperlukan sebagai bukti terujinya integritas perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Menanggapi, Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad, menilai sangat penting jika Indonesia bergabung menjadi anggota tetap FATF.

“Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap FATF sangat penting,” kata Kamrussamad kepada Liputan6.com, Jumat (15/7/2022).

Sebab, menurutnya, saat ini Indonesia satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF).

“Jadi, selain untuk menyamakan level Indonesia dengan anggota G20 lainnya, status tersebut sangat penting bagi Indonesia agar Indonesia bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang bisa menentukan sistem keuangan internasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, penilaian utama dari asesmen sebagai anggota FATF dilihat dari kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan anti pencucian uang. Untuk itu, butuh koordinasi tidak hanya di level pemerintah pusat, tapi juga kelembagaan negara lain dan dukungan dari negara-negara anggota FATF.

Adapun sebagai informasi, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF, tidak hanya akan memampukan Indonesia untuk berperan aktif dalam menentukan standar internasional APU-PPT tetapi juga berdampak positif dari segi ekonomi.

Saat ini Indonesia dalam proses pelaksanaan MER dalam rangka menuju keanggotaan resmi Indonesia di Financial Action Task Force (FATF).

Rangkaian persiapan telah dilakukan mulai dari komitmen level tinggi oleh Menko Polhukam dan Menteri/Kepala Lembaga anggota Komite TPPU untuk mensukseskan MER FATF, konsolidasi juru bicara (spokeperson) dari Kementerian/Lembaga terkait, Capacity building bagi Pihak Pelapor,

Kemudian, pembangunan Aplikasi Satgas Statistik penanganan TPPU/TPPT serta Mock Up Interview Mutual Evaluation untuk memberikan simulasi secara spesifik kepada K/L terkait pelaksanaan on-site visit sehingga Indonesia dapat memberikan hasil yang maksimal dan diterima sebagai anggota penuh FATF.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut transparansi perpajakan internasional menjadi bagian penting. Apalagi, kini Indonesia tengah menjajaki serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Diketahui, FATF merupakan organisasi anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme global. Berbarengan dengan itu, 11 negara di Asia menandatangani deklarasi untuk melawan tindak pidana penggelapan pajak.

"Komitmen kami untuk memerangi aliran keuangan gelap lainnya telah dimanifestasikan dengan baik. Dan hari ini kami sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force atau FATF," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), Kamis (14/7/2022).

Baik dalam upaya menjadi anggota penuh FATF maupun penandatanganan deklarasi, Menkeu menilai upaya ini perlu diperluas. Sehingga mempersempit ruang untuk terjadinya penggelapan pajak.

"Dalam hal ini, kita semua sepakat bahwa kita perlu melakukan lebih banyak lagi, termasuk beberapa yurisdiksi atau non yurisdiksi lain untuk bergabung dalam transparansi pajak dan juga pertukaran informasi atau AEOI (Automatic Exchange of Information)," katanya.

Dengan menjadi anggota penuh FATF, berarti Indonesia mengambil peran penting dalam melawan penggelapan pajak. Serta, mendorong upaya transparansi pajak global.

"Semakin lengkap yurisdiksi yang tercakup dalam inisiatif ini, maka celah tersebut (penggelapan panak) semakin sempit dan tereliminasi. Kami juga memahami bahwa transparansi pajak global yang inklusif akan memungkinkan pertukaran informasi menjadi lebih efektif dalam mengatasi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap," kata dia.

Menkeu Sri Mulyani mengisahkan, dalam upaya transparansi pajak, pihaknya memberlakukan tax amnesty. Paling baru, pemerintah juga menjalankan program pengungkapan sukarela (PPS) yang baru usai akhir Juni lalu.

Keduanya, kata Sri Mulyani, merupakan pemanfaatan data yang dimiliki. Tujuannya, guna mengakselerasi transparansi pajak dari masyarakat.

"Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti pada upaya itu. Kami akan terus menggunakan pertukaran data informasi secara otomatis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan aktivitas penghindaran pajak melalui penempatan aset keuangan di luar negeri dan juga melalui aliran keuangan ilegal," ujarnya.