Masih Sembunyikan Uang di Luar Negeri? Siap-Siap Dikejar Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengejar dana-dana yang disimpan di luar negeri untuk menghindari pajak. Cara terampuh yang bakal dijalankan Sri Mulyani untuk mengejar yang yang disembunyikan di luar negeri tersebut dengan menggunakan automatic exchange of information (AEoI).

“Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti. Kami akan terus menggunakan AEoI untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menekan penghindaran pajak melalui penempatan aset keuangan di luar negeri ataupun aliran dana gelap,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Belasting.id, Jumat (15/7/2022).

Untuk diketahui, Indonesia sudah melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara sejak sebelum pandemi Covid-19. Lewat AEoI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerima data keuangan warga negara Indonesia di luar negeri yang merupakan potensi pajak.

Saat ini setelah melaksanakan Program Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapkan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid I dan II, Sri Mulyani akan mulai menggunakan AEoI untuk menelisik potensi-potensi pajak yang ada

Ia menilai pertukaran informasi otomatis atau AEoI berperan dalam menyukseskan agenda tax amnesty dan PPS. Pasalnya, otoritas pajak menerima data dan informasi lengkap milik wajib pajak melalui sistem AEoI.

Dengan begitu, otoritas pajak bisa memburu para wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sekaligus mengimbau wajib pajak untuk ikut Program Pengampunan Pajak dan PPS.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani melanjutkan, dalam rangkaian pertemuan menteri keuangan negara G20 di Bali terdapat kesepakatan forum Asia Initiative yang diteken oleh 11 yurisdiksi di kawasan Asia. Ini diharapkan mampu meningkatkan standar pertukaran informasi dan transparasi perpajakan secara global.

Menurut Sri Mulyani, transparansi pajak global memungkinkan pertukaran informasi menjadi lebih efektif dalam mengatasi penghindaran pajak dan aliran dana gelap.

Ia menambahkan semakin banyak negara yang ikut dalam agenda transparansi perpajakan, maka semakin luas cakupan pertukaran informasi, dan semakin sempit celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari dan menggelapkan pajak.

“Hal itu diperlukan untuk mencapai transparansi pajak global yang menyeluruh dan inklusif,” tutur Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tantangan implementasi transparansi perpajakan. Ini menyusul 11 negara yang meneken Deklarasi Bali.

Deklaraso Bali berisi tentang komitmen 11 negara di Asia untuk memerangi penggelapan dana dan penghindaran pajak. Menkeu Sri Mulyani menyadari ada tantangan yang perlu dihadapinya.

"Dalam kebanyakan kasus, penerapan transparansi pajak membutuhkan reformasi administrasi yang mendalam. Jadi upacara penandatanganan adalah satu hal tetapi kita juga harus mempromosikan dan memperkuat kapasitas administrasi dan teknis," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), Kamis (14/7/2022).

Ia memansang, reformasi asministrasi menjadi unsur penting. Untuk itu tantangan ini perlu juga segera diatasi.

"Saya senang selama pertemuan kami di semua yuridiksi ini, dengan OECD, serta organisasi internasional seperti ADB, mereka semua benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung bantuan teknis untuk semua negara yang dibutuhkan," ujarnya.

"Jenis tantangan yang kita hadapi sekarang perlu diatasi melalui kerja sama perpajakan internasional," tambah dia.

Ia memandang, Deklarasi Bali menjadi awal yang bagus untuk menjalankan komitmen memerangi pemggelapan pajak. Ia juga memadang hal terkait ini memang perlu dihadapi secara bersama-sama.

"Kami juga memahami bahwa kematangan transparansi perpajakan, implementasi dan pertukaran informasi di antara negara dan yurisdiksi ASEAN yang ada akibatnya mengembangkan kapasitas dan bantuan teknis untuk dapat mempercepat penggunaan transparansi pajak, dan pertukaran informasi menjadi begitu kritis dan penting," paparnya.