Realisasi Rumah Subsidi Capai 106.346 Unit per Akhir Juli 2022

Liputan6.com, Jakarta Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyalurkan rumah subsidi yang diberikan lewat bantuan pembiayaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Bantuan pembiayaan perumahan lain yang juga terus digelontorkan yakni melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah, dan BP2BT sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, sampai 28 Juli 2022, Kementerian PUPR telah berhasil memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah melalui fasilitas KPR FLPP sebanyak 106.346 unit, atau setara 53,2 persen dari target. Kemudian BP2BT sebanyak 3.024 unit, atau 13,4 persen dari target.

"Dengan semangat dari para stakeholders untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kami sangat optimis target tersebut dapat tercapai," ujar Herry dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Terkait dengan ketersediaan lahan, Herry mengutarakan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan di kota- kota besar dan dan metropolitan melalui skema hunian vertikal.

Dari sisi pembiayaan, diperlukan mekanisme kreatif yang dapat membantu MBR untuk menjangkau perolehan sarusun. Diantaranya, skema sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap (staircasing ownership), kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan optimalisasi Dana FLPP.

"Skema-skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk memperbesar penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di perkotaan," tambah Herry.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sektor properti merupakan salah satu leading sector dalam pemulihan ekonomi nasional. Multiplier effect dari sektor properti mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, material dan sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, di samping memberikan fasilitas pembiayaan bagi MBR, pemerintah juga kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap sektor perumahan berupa Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 2022.

"Kebijakan insentif PPN DTP 2022 diberikan sebesar 50 persen dari insentif PPN DTP 2021, yaitu 50 persen atas penjualan rumah paling tinggi Rp 2 miliar. Serta 25 persen atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp 2-5 miliar," terang Herry.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan bantuan rumah murah atau dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 99.557 unit rumah subsidi hingga semester I 2022.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan target bantuan pembiayaanperumahan pada tahun ini meliputi KPR FLPP sebanyak 200.000 unit.

Kemudian, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.582 unit, dan Tapera sebanyak 109.000 unit.

"Hingga akhir Juni 2022 realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 49,78 persen yaitu sebanyak 99.557 unit, SSB sebesar Rp 111,08 miliar, SBUM mencapai 31,79 persen atau 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 33,81 persen atau 2.463 unit," terang Herry dalam pernyataan tertulis, Selasa (5/7/2022).

Herry juga menyampaikan progres proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), terdiri dari 26 proyek yang masuk tahap penyiapan, meliputi sebanyak 13 proyek jalan dan jembatan.

Antara lain, jalan pendukung IKN Nusantara, O&M Suramadu, Jalan Akses Exit Toll, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jalan Tol Jember-Lumajang, Jalan Tol Jember-Situbondo, Jalan Tol Tulungagung-Kepanjen, Jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Jalan Tuban-Babat-Gresik, Jalan Tol Kohod-Lebakwangi.

Selanjutnya dari sektor Sumber Daya Air (SDA), ada enam proyek dalam penyiapan meliputi, Bendungan Merangin di Jambi, PLTS Tiga Dihaji (Sumsel), Revitalisasi dan Modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD wilayah sungai (WS) Lombok, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan PLTS Bendungan Rotiklot (NTT), PLTMH dan PLTS bendungan Napun Gete (NTT) serta DI Komering (Sumsel).

Lalu dari sektor perumahan, Herry menyebutkan terdapat dua proyek rumah susun (rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan ada Rusun Karawang Spuur dan Rusun IKN Tahap I.

Untuk sektor permukiman, terdapat lima proyek yang sedang disiapkan. Meliputi antara lain Pendampingan Penyiapan KPBU TPA Manggar (Balikpapan), Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Regional Jatigede (Jabar), SPAM Jatiluhur II (Ir. H.Juanda)-Jabar dan DKI Jakarta, Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Ayung terintegrasi dengan SPAB Sidan (Bali) dan Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM dan SPAB Karian Barat (Banten).