Jangan Cabut Subsidi BBM Pak Jokowi, UMKM Bisa Melintir

Liputan6.com, Jakarta Para pengusaha berharap Pemerintah terus melanjutkan insentif-insentif hingga tahun depan. Termasuk tidak mencabut subsidi BBM, sebab daya beli masyarakat masih tertekan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita, dalam MYEO Day 2: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pascapandemi, Rabu (3/8/2022).

Dia menjelaskan, meskipun perekonomian Indonesia lebih baik dibanding negara lain. Namun masih muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang dihadapi oleh masyarakat termasuk pengusaha.

“Sekalipun kita tuh punya optimis yang luar biasa tentu kita sementara ini pengusaha mempunyai suatu hati-hati. Kenapa kehati-hatian yakini masih ada resiko eksternal yang tidak terkendali misalkan perang dan wabah penyakit yang up and down, meskipun kita sudah menganggap apndemi menjadi endemic,” kata Suryadi.

Sebagian negara masih ketat dalam menangani pandemi covid-19. Begitupun dengan geopolitik perang Rusia dan Ukraina yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Bahkan, ada informasi terbaru bahwa Taiwan dan China sedang mengalami gesekan.

“Kekhawatiran ini pun bukannya gak ada, tapi ada,” imbuhnya.

Sebab hal itu berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sensitif yang berpengaruh ke tingkat konsumsi masyarakat, seperti subsidi BBM akan dicabut,  Bantuan sosial, upah ketenagakerjaan, dan sebagainya.

“Ini juga merupakan suatu kekhawatiran-kekhawatiran, kalau tidak disubsidi yang efeknya kena terhadap UMKM. Tapi kalau disubsidi bagaimana kita punya fiskal kita apakah kita cukup?,” ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mengenai kepastian berusaha Kadin menginginkan pemerintah memberikan banyak insentif-insentif terus diadakan hingga tahun depan, terutama untuk untuk masyarakat seperti sektor properti pihaknya masih menginginkan untuk adanya insentif.

Lalu, Kadin juga meminta agar Pemerintah tidak mencabut kebijakan subsidi BBM, karena daya beli masyarakat masih lemah. Selain itu, perbankan jangan dulu menaikkan suku bunga, lebih baik dipertahankan dulu.

“Seperti BBM juga, ya jangan dihilangkan dia punya subsidinya karena rakyat kecil ini masih daya beli masih tertekan. Perbankan juga kalau bisa jangan dinaikkan dulu suku bunga supaya bisa kita pertahankan supaya bisa inflasi ini diatur sedemikian rupa,” jelasnya.

Kendati begitu, Inflasi Indonesia masih dibawah pertumbuhan ekonomi. Negara lain inflasinya melebihi 3 kali lipat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, Kadin sangat mengapresiasi Pemerintah terutama Bank Indonesia yang masih bisa mengontrol suku bunga hingga sekarang.

“Indonesia menurut saya inflasi kita dibawa pertumbuhan ekonomi. Kalau di negara lain punya mereka pertumbuhan ekonominya itu hanya 3 persen lebih tapi inflasi 9 persen lebih, jadi tiga kali di atas pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Fluktuasi harga minyak dunia diperkirakan akan terus bergejolak hingga akhir 2022 ini. Ini tentu saja jadi beban pemerintah, dimana disparitas harga BBM subsidi makin jauh dari harga keekonomiannya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memprediksi harga minyak dunia bakal terus panas sampai tutup tahun, utamanya karena konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang tak berkesudahan.

"Kalau harga minyak saya perkiraan sampai akhir tahun akan tetap berada di atas USD 100 per barel. Mengingat banyaknya faktor seperti perang rusia-ukraina yang belum selesai," ujar Mamit kepada Liputan6.com, Rabu (3/8/2022).

Indikator berikutnya, embargo minyak Rusia oleh Amerika Serikat, embargo Uni Eropa dan sekutunya terhadap komoditas dari Rusia, hingga organisasi negara pengekspor minyak bumi (OPEC) yang belum bisa menambah produksi secara signifikan.

Selain itu, Mamit menilai juga ada faktor yang bisa membuat harga minyak jatuh, yakni inflasi di beberapa negara maju yang bisa mengarah ke resesi ekonomi. Alhasil, permintaan atas minyak otomatis menurun.

"Kedua, covid yang kembali meningkat bisa menimbulkan penguncian di beberapa negara. Ketiga, pastinya perlambatan perekonomian secara global," bebernya.

Lantas, anggaran pemerintah masih kuat talangi dana subsidi BBM?

Saat ditanyai hal tersebut, Mamit belum bisa memastikan. Pasalnya, ia menilai harga BBM tidak melulu bicara keekonomian dan harga saja, tapi juga soal politik.

"Apalagi menjelang tahun politik, isu-isu kenaikan BBM menjadi sangat sensitif dan tidak populis," ungkap dia.

Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) secara berkala melakukan penyesuaian harga 3 produk bahan bakar khusus (BBK) yang merupakan BBM non subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian harga BBM secara berkala ini kembali dilakukan, di mana harga BBM Non subsidi harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP.

“Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli di angka 106.73 USD/barel, masih lebih tinggi sekitar 24 persen dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif, namun harganya masih cukup tinggi,” jelas Irto.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.900, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 18.900, dan Dexlite (CN 51) menjadi Rp 17.800 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen. Harga ini berlaku mulai 3 Agustus 2022.

Dia mengatakan jika penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU).

"Harga BBM Pertamax Turbo dan Dex Series ini juga masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara, ini adalah komitmen kami menyediakan BBM berkualitas tetap dengan harga terjangkau,” tambah Irto.