Jokowi Bakal Tambah Bansos, Tapi Ada Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pasa Selasa 9 Agustus 2022.

Usai penyerahan bantuan sosial (bansos), Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan menambah bantuan sosial untuk masyarakat. Namun, tambahan tersebut akan melihat lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, nanti akan kami, insya Allah akan kami tambahkan," kata Jokowi dikutip dari Belasting.id, Rabu (10/8/2022).

Pada tahun ini, pemerintah masih memberikan beberapa bantuan sosial seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), PKH, BMK, BLT minyak goreng.

Bantuan tersebut cair pada bulan Agustus 2022. Disamping itu masih ada program lain seperti Kartu Prakerja dan beberapa bansos lainnya.

Jokowi berpesan, jika menarima bantuan sosial untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti bantuan modal kerja (BMK) senilai Rp 1,2 juta, harus digunakan untuk tambahan modal kerja atau modal usaha.

"Jangan dibelikan handphone. Kalau bisa, dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak, ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Jangan dipakai untuk beli pulsa," katanya.

Sementara terkait BLT, Jokowi menyarankan agar uang bantuan tersebut digunakan untuk membeli sembako.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah akan mengubah alokasi anggara Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor kesehatan ke bantuan sosial. Langkah ini karena penyerapan anggaran PEN sektor kesehatan tak akan besar melihat dari kasus covid-19 yang sudah terkendali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sejauh ini realisasi penyerapan anggaran sektor kesehatan tidak optimal. Hal ini karena kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dibanding tahun sebelumnya.

"Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali," kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, (5/8/2022).

Anggaran PEN untuk sektor kesehatan ini pun akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN. "Ini akan digunakan untuk mendukung sektor produktif," kata Airlangga.

Dana PEN sektor kesehatan diperkirakan bakal dipakai untuk program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Minyak Goreng, BLT Desa, Kartu Prakerja dan Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan. Sehingga bisa mendorong daya beli masyarakat kelas bawah untuk bertahan.

Hanya saja Airlangga tidak menyebutkan rincian anggaran yang bakal direlokasi. Meski begitu dia berharap dengan tambahan dana tersebut bisa menahan dampak inflasi di sektor pangan kepada masyarakat.

"Dengan program ini diharapkan bisa tahan inflasi pangan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 146,7 triliun. Angka ini setara 32,2 persen dari total pagu anggaran yang di angka Rp 455,62 triliun.

"Realisasi anggaran PEN terserap 32,2 persen per Juli 2022," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Realisasi itu meliputi program penanganan kesehatan senilai Rp 31,8 triliun. Angka ini setara dengan 25,9 persen dari total pagu Rp 122,54 triliun.

Realisasi utamanya digunakan untuk klaim pasien sebesar Rp 20,9 triliun, insentif nakes Rp 2,2 triliun. Kemudian pengadaan vaksinasi senilai Rp 1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun, dan dukungan APBD untuk penanganan Covid-19 Rp 5,3 triliun.

Selanjutnya, realisasi program perlindungan masyarakat senilai Rp 63,7 triliun. Torehan ini setara dengan 41,1 persen dari total pagu Rp 154,76 triliun.

Pengguna anggaran tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harga (PKH) sebesar Rp 14,35 triliun, Kartu Sembako Rp 18,9 triliun, BLT Minyak Goreng Rp 7,2 triliun. Selanjutnya, BLT Desa senilai Rp 14,9 triliun, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp 1,3 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 7,1 triliun.