Jokowi Beberkan Investor IKN di Sidang Tahunan MPR, 80 Persen dari Swasta

Liputan6.com, Jakarta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melibatkan banyak investor swasta.

Sebab, selain untuk kantor pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN), IKN dibangun juga untuk memfasilitasi para inovator, wirausahawan, dan motor penggerak ekonomi baru.

“Kawasan inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Selasa (16/8/2022).

Selain dalam IKN, kepercayaan besar dari masyarakat internasional juga bisa tercermin pada perkembangan ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM tanah air.

Sejalan dengan hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana 52 persen di antaranya, berada di Luar Jawa.

“Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia sentris,” sambung Jokowi.

Jokowi menambahkan, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam perlu terus dilakukan karena terbukti dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia.

Misalnya hilirisasi nikel yang berhasil meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Sebagai gambaran, pada 2014 lalu nilai ekspor besi hanya senilai Rp 16 triliun. Lalu naik signifikan pada 2021 menjadi Rp 306 triliun.

“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp 440 triliun. Itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” kata Jokowi.

Saat ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia. Setelah nikel, Pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah.

Selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau juga perlu ditingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Termasuk sinergi dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio yang melibatkan sektor kelapa sawit.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinan jika negara ini mempunyai kekuatan, peluang, hingga kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2022 pada Selasa (16/8/2022). 

"Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar Jokowi, dikutip Selasa (16/8/2022). 

Kekuatan itu termasuk kemampuan Indonesia dalam mengelola pandemi Covid-19 dengan baik, dan Jokowi yakin Indonesia juga mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik. 

"Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia, jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan," jelas Jokowi. 

Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar, dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global, lanjut sang Presiden. 

Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas.

"Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global. Tahun 2022 ini, kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Tahun depan, menjadi Ketua ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional," tambah Jokowi.

Diketahui bahwa Pidato Presiden RI merupakan salah satu agenda Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2022, dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya.