Jangan Lengah, Ini Tantangan Berat PNS di Masa Depan

Liputan6.com, Jakarta Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mahfud MD, meminta aparatur sipil negara (ASN) atau PNS mampu menghadapi tantangan multidimensi.

Sebagai tonggak dari birokrasi, para pegawai negeri sipil diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan menerapkan adaptasi dan adopsi. Menurutnya, adaptasi dapat dilakukan dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, juga dalam peningkatan keahlian dan kompetensi.

Sedangkan adopsi dilaksanakan dengan penerapan sistem dan teknologi yang relevan dengan tuntutan era digital dan pandemi global.

"Kita berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien yang didukung oleh manajemen PNS masa depan yang lebih agile dan dinamis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).

Mahfud juga menegaskan, pada 2022 ini merupakan tahun yang spesial bagi Indonesia karena dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Sebagai salah satu anggota dalam forum G20, Indonesia bukan hanya memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat global.

"Indonesia juga menjadi suara dari negara berkembang yang berkontribusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan ekonomi atau tantangan yang dihadapi dunia," kata Mahfud MD.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar Rp 608,3 triliun untuk 2023. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya untuk tunjangan profesi guru non-PNS.

“Pendidikan tadi sudah disampaikan Presiden Rp 608,3 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Rinciannya, dana tersebut dialokasikan pertama, melalui belanja Pemerintah pusat Rp 233,9 triliun, yang ditujukan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 556,9 ribu guru non PNS.

“Kalau kita lihat disini baik yang belanja K/L Rp 233,9 triliun termasuk untuk belanja di Kemendikbud dan Kementerian agama,” ujarnya.

Kedua, melalui Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 305 triliun yang ditujukan untuk BOS bagi 44,2 juta siswa, dan BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik.

Kemudian, ketiga melalui pembiayaan pendidikan Rp 69,5 triliun. Sejauh ini dana tersebut digunakan untuk dana abadi pendidikan termasuk untuk dana abadi pesantren, dana abadi riset perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Nantinya, dana tersebut bisa dijadikan salah satu cadangan jika terjadi shock akibat krisis ekonomi.

“Kita masih akan memupuk pembiayaan, ini sekaligus menjadi shock absorber. Apabila tidak terjadi shock, maka jika terjadi shock ini bisa menjadi salah satu cadangan. Cadangan untuk dan pendidikan Rp 69,5 triliun,” ujar Menkeu.

Dalam paparannya, arah kebijakan anggaran pendidikan 2023 ada lima, diantaranya, pertama, untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan.

Kedua, peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Ketiga, peningkatan link and match dengan pasar kerja. Keempat, pemerataan kualitas pendidikan. Terakhir, penguatan kualitas layanan paud. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menekankan urgensi pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, ibu kota baru tersebut bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS saja, tapi juga untuk kalangan lain.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR & DPD RI, Selasa (16/8/2022).

Dengan demikian, ia melanjutkan, IKN Nusantara nantinya tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah saja, tapi juga tempat lain yang bakal jadi motor penggerak ekonomi baru. Oleh karenanya, ia pun mengajak pihak swasta untuk ikut serta jadi investor di pembangunan ibu kota baru.

"(IKN Nusantara) bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," kata Jokowi.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," imbuhnya.