Indovac Dipilih Jokowi Jadi Nama Vaksin Covid-19 Buatan BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menentukan nama vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh BUMN, yakni Bio Farma. Namanya adalah Indovac (Indonesia Vaccine).

oleh Arief Rahman H diperbarui 22 Agu 2022, 14:37 WIB
Diterbitkan 22 Agu 2022, 14:00 WIB
Vaksin covid-19
Vaksin corona sudah tiba di Indonesia dan akan diuji klinis oleh Bio Farma./ cottonbro from Pexels

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menentukan nama vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh BUMN, yakni Bio Farma. Namanya adalah Indovac (Indonesia Vaccine).

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap vaksin yang diproduksi mandiri di dalam negeri ini telah diberi nama oleh Jokowi satu bulan lalu. Seperti diketahui, sementara vaksin ini disebut Vaksin BUMN.

"Kita lagi kembangkan vaksin Covid-19, sementara namanya vaksin BUMN, tapi sebulan lalu sudah dikasih nama oleh Presiden, namanya Indovac," ungkapnya dalam acara Ngopi BUMN, di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).

Perseroan menargetkan, vaksin produksi BUMN ini akan memperoleh izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada awal September 2022 mendatang.

Honesti menerangkan, vaksin Indovac ini berbasis rekombinan. Pengembangan vaksin Covid-19 sendiri merupakan hasil kerja sama dengan Baylor University College of Medicine dalam penyediaan seed (15 persen) dan dikembangkan di Bio Farma (85 persen).

"Kita sudah hampir selesai registrasi di BPOM, hasilnya sih alhamdulillah," bebernya.

Dia melanjutkan, proses uji klinis vaksin Indovac melibatkan sekitar 3 ribu relawan. Saat ini, sedang menjalani uji klinis fase III.

"Jadi, Insyaallah mudah-mudahan awal atau pertengahan September kita akan segera dapet UEA dari Badan POM. Sehingga, Indonesia nanti benar-benar mandiri produk sendiri," pungkasnya.

 

Untuk Booster dan Vaksin Anak

FOTO: 6 Jenis Vaksin COVID-19 yang Ditetapkan Pemerintah Indonesia
Pekerja memproduksi vaksin COVID-19 di perusahaan Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, 12 Agustus 2020. Pemerintah melalui Bio Farma berupaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan mempersiapkan sebanyak 15 juta bulk vaksin COVID-19 untuk tahap pertama. (BAY ISMOYO/AFP)

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap tujuan penggunaan vaksin BUMN atau Indovac untuk vaksinasi booster dan vaksinasi anak baik primer maupun booster. Alasannya, jumlah suntikan kedua jenis ini masih minim dibandingkan dengan vaksin primer untuk dewasa.

Ia menyatakan, Indovac nantinya akan menjadi prioritas pemenuhan program pemerintah. Namun, untuk jumlahnya, ia belum memastikan banyaknya produksi vaksin Indovac ini.

"Untuk booster itu diutamakan untuk program pemerintah, dan nanti untuk vaksin booster dan vaksin akan, karena kan memang langka nih. Karena anak (dosis) primary ini juga masih sedikit, apalagi untuk yang booster," kata dia dalam Ngopi Bareng BUMN, di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).

Dengan tujuan itu, Bio Farma masih menunggu penerbitan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah itu, pihaknya akan memulai uji klinis untuk vaksinasi anak, baik primer maupun booster.

"Manajemen dosisnya sama, 2 dosis kalau utnuk primernya, sama kaya Sinovac, sama kaya Pfizer gitu, tapi kalau yang booster cukup 1 (dosis) saja," bebernya.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tunggu Angka Kemenkes

Produksi vaksin Bio Farma
Produksi vaksin Bio Farma

Honesti tak mengungkap berapa banyaknya vaksin yang akan diproduksi ke depannya. Ia mengaku masih menunggu jumlah pasti yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Untuk diketahui, saat ini Bio Farma memiliki kapastias pembuatan 3 miliar vaksin untuk seluruh jenis vaksin. Serta, selama pandemi skala memproduksi vaksin Covid sebanyak 250 juta dosis.

"Tapi saya yakin kebutuhannya enggak akan sebanyak itu, sekarang sudah 400 juta lebih dosis yang kita berikan ke masyarakat, sekarang baru ada vaksin booster kedua untuk nakes, mungkin berikutnya adalah untuk masyarakat umum. Kebutuhannya nanti kita tunggu angka dari Kemenkes," paparnya.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pihaknya juga mengacu pada anggaran yang disiapkan pemerintah. Apalagi, pada 2023 disebut biaya APBN untuk penanganan pandemi akan dihapuskan.

"Kami dapat info dari Menteri Keuangan mengatakan untuk APBN 2023, tidak ada lagi budget untuk pandemi, artinya semua produksi ini akan kita lakukan untuk penugasan program pemerintah, semuanya akan kita rampungkan di 2022 ini," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya