Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp 608,3 Triliun, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Dia merincikan, sebesar Rp 233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.

Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.

Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika anggaran subsidi energi bisa lebih besar dari anggaran pendidikan pada tahun ini.

Perihal anggaran subsidi ini diungkapkan bendahara negara ini saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Adapun saat ini anggaran subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun. Angka ini nyaris menyamai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk sektor pendidikan sebesar Rp 574 triliun.

"Tahun 2022 (anggaran pendidikan) Rp 574 triliun, kemungkinan akan tersalip dengan anggaran subsidi energi," jelas dia.

Sri Mulyani mengingatkan jika konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat. Bila ini terus berlanjut maka anggaran subsidi energi harus ditambah.

Padahal pemerintah telah menaikkan subsidi energi tahun ini 3 kali lipat dari semula hanya Rp 158 triliun.

"Anggaran buat subsidi BBM sudah mencapai Rp 502 triliun dan kemungkinan akan terus melebihi kalau konsumsi BBM bersubsidi meningkat," tutur Sri Mulyani.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak.

Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

Di sisi lain, kata Susi pemerintah juga harus mempertimbangkan semua aspek dan dinamika yang berkembang sebelum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi ini.

Ada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang harus dijaga agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena dampaknya akan ke inflasi, daya beli masyarakat, dampak ke perekonomian," kata dia.

Susi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang akan diajak duduk bersama mengenai hal ini.

Setelah mendengar semua masukan dari berbagai pihak, baru akan diformulasikan dalam pilihan kebijakan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com