Jalani Uji Kelayakan Anggota BPK, Ahmad Noor Supit Soroti Anggaran Kementerian Lembaga

Liputan6.com, Jakarta Komisi XI DPR RI melakukan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027.

Anggota komisi XI DPR RI Siti Mufattahah, menyatakan dibutuhkan anggota BPK RI yang memiliki keahlian yang handal dan berintegritas serta berdedikasi tinggi, dalam mengelola pekerjaan sebagai anggota BPK, yang tugasnya memeriksa keuangan negara.

Dalam kesempatan itu, Mufattahah juga bertanya kepada Calon anggota BPK RI Ahmad Noor Supit, dalam proses fit and proper test mengenai komitmen Ahmad Noor Supit, jika resmi terpilih menjadi anggota BPK RI

"Apa yang akan bapak tawarkan, saya yakin untuk mengenai kemampuan dalam mengelola pekerjaan itu oke. Tapi saya butuh softskill seorang Pemimpin yang handal dan yang kami butuhkan adalah orang yang berintegritas dan berdedikasi yang tinggi. Jadi apa yang ingin bapak tawarkan seandainya bapak menjadi anggota BPK nanti?," kata Mufattahah, dalam Uji Fit and Proper Test calon anggota BPK periode 2022-2027, Senin (19/9/2022).

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie turut bertanya kepada Ahmad Noor Supit terkait komitmennya dalam membangun pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomi, dan efektif.

"Jadi, kalau pak Ahmadin terpilih maka bebas dan mandiri, yang ingin kita ketahui bagaimana komitmen bapak yang bebas dan mandiri itu untuk dapat membangun selaras dengan Komisi XI dalam membangun pengelolaan negara dan tanggung jawab keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, dan efektif itu," kata Dolfie.

Menanggapi, Calon anggota BPK RI Ahmad Noor Supit, mengatakan, sistem pengelolaan keuangan negara hingga saat ini masih belum tepat. Pasalnya, banyak anggaran yang dialokasikan dari APBN terbuang sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang signfikan.

"Kalau masih begini sistem kita membuat APBN, saya sudah sampaikan ke Jokowi kalau mempimpin begini tidak ada perubahan total maka Indonesia tidak akan pernah maju. Karena semuanya mubazir, karena tidak semuanya Kementerian lembaga melangkah bersama menuju satu tujuan yaitu kesejahteraan nasional," kata Ahmad Noor Supit dihadapan Komisi XI DPR RI.

Ahmad Noor Supit pun mencontohkan, anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian dan Lembaga dianggap mubazir. Sebab, banyak Kementerian dan Lembaga yang mengadakan terlalu banyak kegiatan.

"Semua Kementerian lembaga, Saya mengatakan dengan pengalaman saya, banyak sekali keuangan negara itu mubazir, karena mereka banyak melakukan tumpang tindih kegiatan yang mubazir," ujarnya.

Hal itulah menurutnya yang harus dirubah. Setiap anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Lembaga, setidaknya harus memberikan imbal hasil yang baik terutama pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ada beberapa Kementerian dan lembaga yang anggarannya tinggi sekali dan jalan sendiri. Sementara banyak Kementerian dan lembaga yang anggarannya sangat kecil. Menurutnya, jika semua Kementerian lembaga jalan bersama-sama maka bisa mencapai tujuan negara dengan cepat.

"Maka itu harus merubah itu, tidak bisa kalau tidak dirubah maka apapun yang kita berikan anggarannya itu ga ada apa-apa. Sudah berapa ribu triliun dari periode Presiden. Itu dari kegalauan kita ingin melihat Indonesia cepat maju," pungkas Ahmad Noor Supit.