Hitungan ESDM: 31,5 Juta Keluarga Butuh Kompor Listrik Gratis Senilai Rp 74,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah siap memberikan kompor listrik gratis senilai Rp 1,8 juta kepada 300 ribu rumah tangga miskin.

Bila dihitung, pelaksanaan tahap awal program migrasi dari kompor gas ke kompor listrik tersebut akan memakan biaya sekitar Rp 54 miliar.

Angka itu masih belum seberapa dibanding total keluarga yang dianggap berhak menerima subsidi kompor listrik gratis.

Jumlahnya mencapai 31,5 juta rumah tangga, dengan perkiraan investasi dari pemerintah sebesar Rp 74,78 triliun.

Mengutip perhitungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM), Rabu (21/9/2022), total ada sebanyak 31.528.901 rumah tangga pelanggan listrik dengan daya 450-900 VA.

Balitbang ESDM mengusulkan pembagian kompor induksi dan peralatan masak gratis kepada 31,5 juta keluarga tersebut.

Kemudian tak dikenai pungutan biaya, penyederhanaan batas daya listrik dalam bentuk tambah daya dan perubahan instalasi listrik.

Secara perhitungan ekonomi, biaya investasi migrasi ke kompor listrik atau kompor induksi akan memakan ongkos antara Rp 2.477.000-5.572.000 per rumah tangga.

Biaya itu dipakai untuk pengadaan kompor induksi 2.000 W sebesar Rp 600.000-1.720.000, termasuk untuk peralatan masak feromagnetic tiga set senilai Rp 650.000-1.125.000.

Selain itu, masing-masing rumah tangga juga akan mendapat harga diskon 50 persen untuk tambah daya listrik gratis, sebesar Rp 1,5 juta.

Kemudian, instalasi saluran kabel khusus 20 meter untuk kompor listrik yang punya beban listrik besar Rp 1.122.000, dan sertifikat laik operasi Rp 105.000.

Untuk alokasinya, Balitbang ESDM menghitung sekitar 23.962.522 rumah tangga berdaya 450 VA berhak menerima subsidi kompor listrik gratis, dan 7.566.379 rumah tangga berdaya 900 VA.

Sehingga total biaya yang perlu digelontorkan untuk program migrasi kompor listrik gratis mencapai Rp 74,786 triliun.

Itu terdiri dari Rp 56,839 triliun untuk pelanggan berdaya 450 VA, dan Rp 17,947 triliun untuk pelanggan berdaya 900 VA.

Tak hanya investasi awal, Balitbang ESDM memperkirakan, pemerintah perlu mengalokasikan subsidi energi per tahun kepada para keluarga penerima kompor listrik.

Biayanya sekitar Rp 5,631 triliun untuk rumah tangga 450 VA, dan Rp 363 miliar untuk rumah tangga 900 VA.

Kendati mengeluarkan ongkos besar di awal, Balitbang ESDM memprediksi program migrasi kompor listrik nantinya akan menguntungkan perekonomian nasional hingga puluhan sampai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

"Biaya investasi yang dikeluarkan pemerintah akan meningkatkan perekonomian sebesar Rp 246,8 triliun di tahun ke-1 dan Rp 83,1 triliun per tahun pada tahun selanjutnya," tulis Balitbang ESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan membagikan kompor listrik kepada masyarakat secara gratis. Hal ini sebagai upaya transisi penggunaan kompos berbasis LPG yang selama ini digunakan masyarakat.

"Iya dibantu (kompor listrik oleh pemerintah)," kata Arifin saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Senada, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana juga memastikan migrasi penggunaan kompor induksi akan dibantu oleh pemerintah.

Pengadaan kompor listrik akan dibagikan secara cuma-cuma baik saat proses uji coba maupun ketika migrasi bersama penggunaan kompor listrik.

"Iya gratis lah, kan namanya masih uji coba. Nanti pas implementasinya pasti gratis," kata Dadan di tempat yang sama.

Dadan menuturkan, migrasi penggunaan kompor di kalangan masyarakat bukan yang pertama kali dilakukan pemeriksaan.

Sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun pernah melakukan migrasi kompor minyak tanah ke kompor listrik.

"Dulu juga kan gratis waktu bagi LPG dengan kompornya. Kira-kira kita juga akan mirip seperti dia," tutur Dadan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinet. Airlangga mengatakan pemerintah sekarang sedang melakukan ujicoba di beberapa daerah.

"Sedang dilakukan piloting di beberapa daerah antara lain Bali dan Solo. Nanti kita review setelah piloting jalan," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/9).

Kebijakan migrasi penggunaan kompor listrik nantinya akan diputuskan Presiden setelah masa ujicoba selesai. "Itu sudah dilaporkan (ke Presiden Jokowi) dan menunggu piloting," imbuh Airlangga.