Serikat Pekerja Sritex Berharap Pabrik Dibuka Kembali

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Serikat Pekerja Sritex Grup, Slamet Kaswanto, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan harapan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan.

Harapan ini disampaikan Slamet dalam rapat koordinasi yang digelar Senin, 3 Maret 2025. Slamet mengungkapkan harapan mantan pegawai Sritex agar pabrik bisa dibuka kembali.

"Kami sudah menyampaikan harapan para pekerja Sritex Grup agar pabrik PT Sritex kembali dibuka untuk menampung rekan-rekan buruh yang terdampak PHK akibat kasus kepailitan. Dalam rapat ini, kami juga mendengar langsung bahwa keputusan terkait pembukaan kembali pabrik akan diputuskan dalam dua minggu ke depan," ujar Slamet dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

Menurutnya, jika PT Sritex benar-benar dibuka kembali, diharapkan seluruh karyawan yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dalam sistem kerja yang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Selain itu, serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan segera diberi informasi mengenai perkembangan terbaru terkait keputusan ini.

Slamet juga mengapresiasi respons cepat dari pemerintah yang terus berupaya memberikan bantuan bagi buruh Sritex. Ia berharap dalam dua minggu ke depan, upaya yang dilakukan pemerintah benar-benar bisa direalisasikan demi kepentingan para pekerja.

"Kami terus berusaha agar pemerintah memberikan bantuan yang nyata bagi kami, para buruh Sritex yang bisa direalisasikan dua minggu ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan akan mengajukan gugatan class action terhadap pemerintah dan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dinilai ilegal.

Gugatan ini akan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bentuk perlawanan hukum atas kebijakan PHK yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.

Presiden KSPI yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk citizen lawsuit atau perlawanan warga negara terhadap negara.

Gugatan ini ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi, serta pimpinan perusahaan Sritex.

“Kami akan gugat sebagai tergugat, kita bongkar habis apa yang sedang terjadi dengan Sritex. Paling lambat satu minggu hingga sepuluh hari ke depan, kami akan membentuk tim hukum dan memasukkan gugatan tersebut,” ujar Iqbal dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (2/3/2025).

Selain melakukan gugatan class action, serikat buruh juga akan melakukan aksi besar-besaran. Iqbal mengungkapkan, aksi pertama akan dilakukan pada Rabu, 5 Maret 2025 di Istana Negara dan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akan dilakukan oleh ribuan buruh.

“Demi pemerintahan yang bersih, kami akan demonstrasi. Permainan apa yang sedang dibangung oleh kelompok, tanda petik pengusaha jahat, inventor jahat membiarkan PHK dan Menteri tidak berbuat apapun,” jelas Iqbal.

Secara bersamaan pada 5 Maret 2025 juga akan ada aksi di Semarang yang dilakukan KSPI dan partai buruh di Semarang.