Tak Cukup Digitalisasi, Ini 3 Kunci Bawa UMKM Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan terdapat tiga hal utama untuk mengembangkan ekosistem pemberdayaan UMKM, sebab digitalisasi saja tidak cukup. Digitalisasi harus mempertimbangkan isu-isu pembangunan.

“Sisi dari integrasi juga diperhatikan bahwa inklusivitas mencakup komponen lain, yaitu keterlibatan juga dorongan dan juga penguatan nilai-nilai. Penting bahwa ekosistem pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi harus mempertimbangkan isu-isu pembangunan berikut,” kata Menkeu dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 GPFI: “Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Berkelanjutan & Inklusif Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM”, Selasa (4/10/2022).

Pertama lebih privat, partisipasi dan keterlibatan. Artinya, Pemerintah harus mengundang lebih banyak fintech crowdfunding sebagai platform keamanan, ekuitas dan juga untuk mendorong lebih banyak e-commerce dan Marketplace guna memainkan peran aktif mereka dalam memberdayakan UMKM.

Kedua, desain ekosistem sebagai saluran untuk menghasilkan champion. UMKM ini termasuk UMKM Juara itu sendiri yang dapat dipromosikan melalui berbagai platform.

Ketiga, bagaimana Pemerintah dapat menarik lebih banyak investasi, sehingga dapat memperluas Jaringan dan sumber pembiayaan bagi UMKM.

Sri Mulyani menjelaskan, ekosistem pemberdayaan UMKM dan digitalisasi sangat diharapkan mampu menyediakan, dan melakukan analisis big data dalam rangka pengembangan produk dan layanan. Hal ini juga dapat memberikan apa yang dibutuhkan UMKM dan nasabahnya untuk benar-benar berkembang lebih jauh.

“Analisis seperti itu yang berasal dari konsumen serta analisis perilaku UMKM pasti akan sangat penting dan juga dapat memberikan pola yang memungkinkan iterasi, dan memajukan Inovasi yang kemudian dapat mengarah pada penjangkauan dan hasil yang ditingkatkan,” ujarnya.

Sri Mulyani menyebut UMKM merupakan komponen utama ekonomi. Sebab, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun global.

“Di Indonesia, UMKM mewakili 99 persen bisnis dan menyumbang lebih dari 96 persen lapangan kerja serta 60 persen dari PDB kita. Meskipun mampu bertahan dari krisis, UMKM salah satu segmen yang terpukul keras oleh pandemi covid-19,” katanya.

Ketika pandemi, mayoritas UMKM mengecilkan skala usahanya guna bertahan selama pandemi. Disisi lain, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut,  saat ini digitalisasi dan UMKM merupakan dua hal yang tak terpisahkan, terutama dalam hal keuangan sebagai hub. Digitalisasi berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, di manapun mereka berada bisa mengakses keuangan melalui digitalisasi.

“Mereka dapat menggunakan Layanan Keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangan mereka, digitalisasi serta biaya transaksi yang lebih rendah, yang tentunya menguntungkan kelompok rentan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan UMKM merupakan komponen utama ekonomi. Sebab, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun global.

“Di Indonesia, UMKM mewakili 99 persen bisnis dan menyumbang lebih dari 96 persen lapangan kerja serta 60 persen dari PDB kita. Meskipun mampu bertahan dari krisis, UMKM salah satu segmen yang terpukul keras oleh pandemi covid-19,” kata Menkeu dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 GPFI: Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Berkelanjutan & Inklusif Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM, Selasa (4/10/2022).

Ketika pandemi, kata Menkeu, mayoritas UMKM mengecilkan skala usahanya guna bertahan selama pandemi. Disisi lain, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut,  saat ini digitalisasi dan UMKM merupakan dua hal yang tak terpisahkan, terutama dalam hal keuangan sebagai hub.

Digitalisasi berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, di mana pun mereka berada bisa mengakses keuangan melalui digitalisasi.

“Mereka dapat menggunakan Layanan Keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangan mereka, digitalisasi serta biaya transaksi yang lebih rendah, yang tentunya menguntungkan kelompok rentan ini,” ujar Sri Mulyani.

Tercatat setidaknya ada enam aspek ekosistem UMKM, pertama yaitu kebijakan; kedua, keuangan; ketiga, pasar; keempat, moda; kelima, dukungan; keenam, budaya.

Menurutnya, keenam aspek ini memiliki aturan potensi dan peran penting guna dimanfaatkan sepenuhnya, agar upaya pemberdayaan UMKM berjalan optimal, terutama dalam aspek keuangan yang merupakan salah satu tantangan utama dalam mengembangkan UMKM, yaitu akses pembiayaan.

“Pemerintah juga telah menerapkan digitalisasi. Kami menyediakan dan memperkenalkan pembayaran digital, pembukuan, atau pencatatan digital, dan pemasaran digital dan memerintahkan dukungan UMKM dan dalam rangka pemberdayaan, ini juga sangat penting,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM, tercatat hingga Juni 2022 sebanyak 19,5 juta UMKM telah tergabung dalam ekosistem digital. Pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM bisa tergabung dalam ekosistem digital.

“Target kami untuk 2024 adalah memiliki 30 juta UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital,” uajrnya.

Sebab, digitalisasi juga memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia telah membuat kemajuan pada tahun 2021, tercatat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 82,6 persen.

“Tetapi kami menargetkan lebih tinggi pada tahun 2024 untuk mencapai 90 persen untuk inklusi keuangan. Dan digitalisasi adalah komponen kunci bagi kami untuk mencapai Target itu,” ujarnya.