Investasi di IKN Nusantara, UEA dan Arab Saudi Dapat Lahan Ribuan Ha

Liputan6.com, Jakarta Pada tahap perdana, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan akan dibangun di atas lahan seluas 921 hektar. Diatas lahan ini akan dibangun pusat pemerintahan yang disebut zona 1.

"(Luas lahan IKN) ini sebenarnya 6.671 hektar, yang kita bangun ini cuma bagian utara, 921 hektar," kata Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10) malam.

Lahan seluas 921 hektar ini yang ditawarkan kepada para investor lokal untuk turut membangun ibukota baru Indonesia. Namun pemerintah juga tidak menutup pintu bagi investor yang ingin membangun di luar pusat pemerintah ini.

Dalam hal ini, pemerintah yang akan membangun infrastrukturnya, agar mereka bisa mengakses wilayah IKN bagian tengah dan selatannya.

"Oke kita bangunkan infrastruktur di 1B dan 1C, di bagian tengah sehingga mereka bisa bangun dan masuk ke situ. Kita tawarkan itu (tapi) masih di KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)," kata Bambang.

Sementara itu untuk investor asing, pemerintah akan menawarkan lahan dengan skema zonasi. Seperti yang ditawarkan kepada Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia karena mereka membutuhkan lahan yang luas.

"Kita tawarkan zona karena mereka akan kelola zona yang besar. Ada yang 1.000 hektar, 2.000 hektar," kata Bambang.

Dia menambahkan pemerintah akan memberikan rencana pembangunan IKN Nusantara kepada para investor asing. Kemudian mereka akan melakukan penyesuaian dengan bisnis yang akan dikembangkan di Tanah Air.

"Nanti kita akan lihat bagaimana desainnya di zona dan mereka yang akan mengaturnya," kata Bambang.

Sementara itu terkait usulan pembangunan area olahraga, pihaknya akan menampungnya terlebih dahulu. Berbagai ide tersebut akan menjadi pertimbangan badan Otorita untuk menentukan lokasi yang cocoknya.

"Ada tadi yang mau bangun lapangan golf, sirkuit, tempat sepak bola, ini nanti kita akan tampung dulu idenya dan kita akan lihat mau bikinnya dimana," kata dia.

"Tapi intinya kita mau mereka yang minat ini bergotong royong," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ciputra Grup menjadi salah satu investor pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahap perdana.

Bahkan dalam pertemuan Pre-Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara, Managing Director Grup Ciputra Budiarsa Sastrawinata langsung ditodong komitmennya berinvetasi di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya baru denger dari Ciputra Group. Pak Budiarja berapa hektare ? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi dihadapan para investor, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

"300 hektare Pak," kata Budiarsa.

"Bener Pak 300 hektar?," tanya Jokowi lagi.

"Iya Pak," kata Budiarsa.

Dari jawaban tersebut, Jokowi tampak kecewa karena luas wilayah yang bakal digarap kurang maksimal untuk sekelas Ciputra Grup. Dia pun berharap 300 hektar yang dimaksud baru tahap awal saja.

"Ya mungkin pertama, 300 hektar. Ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kepada para investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modalnya. Bahkan jika kemudahan dan insentif yang diberikan pemerintah masih kurang, pengusaha tinggal minta kepada pemerintah.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu. Kalau masih ada yang kurang, kurang apalagi? Urusan lahan ada nanti ada Pak Menteri ATR/BPN. Kalau masih ragu lho ya, tanyakan ke sana," ungkapnya.

"Untuk insentif, masih ada yang kurang ya ke Menteri Investasi. tanyakan pak kurang insentif gitu, minta. Tax holidaynya kurang panjang bisa ditanya, atau apa? Tax deductionnya kurang banyak, silakan disampaikan," sambungnya.

Dia menegaskan pemerintah telah membuat regulasi untuk pembangunan IKN Nusantara melalui UU Nomor 3 Tahun 2022. Sekarang, aturan turunan dari UU tersebut juga sedang dalam proses finalisasi.

Kalau perlu, kata dia, pemerintah bisa meminta MPR mengeluarkan kebijakannya agar para investor tidak lagi ragu terhadap Mega proyek pemerintah ini.

"Sampaikan kalau misal, Pak enggak yakin Pak. Apa kita perlu Tap MPR?," pungkasnya.