Perintah Menhub: Pengusaha Bongkar Muat Harus Benahi Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta para pengusaha bongkar muat untuk menjalankan kerja secara profesional. Khususnya dalam membenahi infrastruktur hingga penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Menurutnya, langkah itu bisa dilakukan guna memberikan pelayanan bongkar muat yang efektif dan efisien. Hal ini disampaikannya dihadapan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

Menhub Budi meminta kepada APBMI sebagai wadah bagi para pelaku usaha bongkar muat, untuk terus mendorong anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan di era revolusi industri, agar kualitas pelayanan yang diberikan semakin meningkat. Mengingat, pelabuhan menjadi salah satu sektor yang mampu mendongkrak daya saing dan mendorong tumbuhnya perekonomian.

“Sejumlah upaya yang perlu dilakukan agar pelayanan semakin efektif dan efisien diantaranya yaitu: melakukan pembenahan dan penambahan infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan pemanfaatan sistem informasi digital,” ujarnya, mengutip keterangan resmi, Kamis (27/10/2022).

Dengan menjalankan secara profesional, kata dia, bisa menekan biaya logistik nasional. Pasalnya, sederet pelayanan menjadi lebih efektif.

“Proses bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja sebuah pelabuhan. Semakin lama proses bongkar muat maka mempengaruhi turn round time kapal yang membuat operasional kapal semakin tinggi,” ungkapnya.

Menurutnya, Kemenhub telah memiliki regulasi tentang penyelenggaraan usaha jasa angkutan perairan, termasuk usaha bongkar muat barang di Pelabuhan, yaitu melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021. Salah satunya diatur terkait SDM soal tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bongkar muat.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta operator pelabuhan di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan. Utamanya dalam rangka mencegah praktik dari mafia-mafia di kawasan pelabuhan.

Menko Luhut melihat pengawasan jadi salah satu aspek penting yang perlu dilakukan dan ditingkatkan. Kedepannya, diharapkan mampu membawa pelayanan di pelabuhan menjadi efektif dan efisien.

"Meningkatkan pengawasan pada operasional layanan jasa kepelabuhan, supaya mafia-mafia pelabuhan yang melakukan pungli, suap dan korupsi di kawasan pelabuhan sudah tidak ada lagi," kata dia dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022).

Dalam konteks ini, dia meminta pengawasan dilakukan secara terintegrasi. Misalnya, bisa menyambung ke sistem-sistem milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pengawasan bisa dijalankan melalui sistem, misalnya sistem yang sudah terintegrasi dapat terhubungan dengan sistem di KPK, Jaga ID, semua bisa ikut saling mengawasi satu sama lainnya," kata dia.

Ini jadi salah satu dari lima poin yang dimintanya kepada para pemangku kepentingan di pelabuhan. Dia juga meminta, operator pelabuhan bisa meningkatkan kecepatan layanan pelabuhan dan pemanfaatan teknologi pelabuhan.

Kemudian, adanya standardisasi ketepatan waktu, infrastruktur, dan pelayanan. Lalu, perlu adanya peningkatan komunikasi antar badan usaha pelabuhan dan layanan pemerintahan.

Dengan demikian, Menko Luhut berharap kalau upaya itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan di pelabuhan. Lebih jauh, bisa menurunkan biaya logistik nasional.

"Seiring dnegan itu saya berharap semua pelabuhan-pelabuhan kita dapat lebih bersaing dengan pelabuhan lainnya di negara tetangga kita maupun di kawasna Asia ini," ungkapnya.

"Kalau kita bekerja sama, dengan tekad yang sama, pasti kita bisa lakukan, Indonesia itu negara hebat, kita harus tau mengenai itu," pungkasnya.