Kartu Prakerja Jalan Hampir 3 Tahun, Manajemen Pelaksana Perkuat Tata Kelola

Liputan6.com, Jakarta Program Kartu Prakerja diluncurkan sebagai salah satu program strategis Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi serta berupaya menjaga program tersebut dari kecurangan dan tetap akuntabel.

Secara regulasi, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 113/2022).

Perpres tersebut mempertegas dan memperkuat ketentuan penindakan atas potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Perpres tersebut juga menjadi dasar Komite Cipta Kerja dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan tata kelola program agar semakin terjaga dan akuntabel.

Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi Perpres 113 tahun 2022 untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu di Pemerintah Pusat juga di Pemerintah Daerah, khususnya kepada Aparatur Penegak Hukum.

Dalam sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum dan Disnaker lingkup Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Minggu (27/10), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja telah melakukan dua kali peningkatan tata kelola dengan memperhatikan hasil evaluasi oleh lembaga, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah hampir tiga tahun berjalan, banyak evaluasi dan rekomendasi yang diterima, sehingga kami melakukan penyesuaian program lagi agar pelaksanaan Program Kartu Prakerja semakin akuntabel dengan terbitnya Perpres Nomor 113 Tahun 2022,” kata Deputi Rudy.

Selanjutnya, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja selaku Sekretaris Tim Pelaksana Chairul Saleh yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting dan perlu dilakukan ke beberapa daerah sebagai upaya bersama membangun, menjaga, serta menyukseskan pelaksanaan program kedepan.

Sosialisasi di lingkup Provinsi Jawa Timur merupakan sosialisasi ke-6, yang mana sebelumnya sosialisasi serupa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Salamat Simanullang dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa upaya-upaya mengantisipasi risiko harus dilakukan sejak perencanaan, terutama dengan mengedepankan unsur edukasi kepada calon penerima dalam kondisi sosial yang tenang.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Hernowo Yulianto yang turut hadir dalam kesempatan tersebut meminta Kapolres se-Jawa Timur memiliki pemahaman yang benar terkait Program Kartu Prakerja. Selain itu, juga perlu dilakukan pengawasan, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat.

Hal tersebut perlu dilakukan karena Kepolisian memiliki peran preemtif dan preventif yang tak kalah penting. Kombes Pol Hernowo kembali menekankan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang harus mendapat atensi dan dikawal.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Kadisnaker se-Jawa Timur.

Program Kartu Prakerja merupakan program dengan pendekatan radikal dalam melakukan reformasi sistem anggaran. Hal ini terjadi karena penyaluran dana pemerintah dilakukan secara langsung ke rekening peserta program.

Untuk menghindari penyimpangan, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) menyatakan mitigasi program ini harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya secara teknikal, tapi banyak pihak harus diedukasi dan bisa turut membantu mensosialisasikan program Kartu Prakerja.

"Kami mengingatkan agar penanganan permasalahan dalam Program Kartu Prakerja dapat berjalan dengan baik, tanpa kebocoran. Pesan kepada aparat hukum di wilayah, mari bersama-sama kita kawal dan awasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja," seru Komisaris Besar Polisi Hernowo Yulianto dari Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (26/10/2022).

Senada dengan itu, Lia Pratiwi mewakili Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menegaskan, para jaksa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum, litigasi dan non litigasi secara optimal, jika diperlukan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

"Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari negara/pemerintah, karena di sana terdapat kepentingan tata usaha negara dan hukum perdata. Semua demi tujuan menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah," ungkapnya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemangku kebijakan, pelaksana program, dan aparat penegak hukum.

"Datun akan bekerja atas adanya permohonan MPPKP. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga tingkat Kejaksaan Negeri siap membantu Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam melakukan gugatan maupun pendampingan hukum," urai Lia.

Direktur Teknologi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Samsu Sempena memaparkan, upaya pencegahan fraud Program Kartu Prakerja dilakukan sejak proses pendaftaran hingga penyaluran insentif.

Itu dilakukan dengan verifikasi bertahap dan berlapis, serta bekerjasama dengan digital platform dan mitra penyalur insentif.

"Kebijakan publik yang baik harus dibarengi operasionalisasi yang baik. Manajemen Prakerja menganut prinsip data-driven. Setiap keputusan diambil berdasar data di lapangan," terang Samsu.