Usai Thailand, QRIS Bakal Bisa Dipakai di Jepang hingga Arab Saudi

QRIS saat ini sudah tembus di beberapa negara di ASEAN. Ke depannya BI akan mengembangkan ke negara di Asia hingga Timur Tengah.

oleh Elga Nurmutia diperbarui 11 Nov 2022, 15:10 WIB
Diterbitkan 11 Nov 2022, 15:10 WIB
BI Luncurkan QR Code Indonesia
Karyawan BI melakukan transaksi menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di kantor BI, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). QRIS merupakan transformasi digital pada Sistem Pembayaran Indonesia sangat membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. (Liputan6.com/HO/Rizal)

Liputan6.com, Bali - Bank Indonesia (BI) terus mengembangkan sistem pembayaran QR Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesia Standard) atau biasa disebut QRIS. Pengebangan ini tidak hanya dalam layanan tetapi juga hingga jangkauan. 

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan, QRIS saat ini sudah tembus di beberapa negara di ASEAN. Ke depannya BI akan mengembangkan ke negara di Asia hingga Timur Tengah. 

“QR cross border kita saat ini ada beberapa tahapan, inisiasi, development, testing, piloting, baru implementasi. Kita dengan Thailand itu implementasi, Malaysia kita piloting, Singapura sedang di development,” kata Filianingsih di sela 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Jumat (11/11/2022).

Dia menjelaskan, Bank Indonesia masih melakukan proses pembahasan dengan Jepang terkait implementasi QRIS tersebut. Ia juga berhadap dalam waktu dekat bisa teken MOU (memorandum of understanding/mou) dengan beberapa negara lainnya, termasuk Arab Saudi.

“Untuk negara lain masih bincang-bincang, Jepang, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lakukan mou dengan beberapa negara lain. Saudi juga kita bincang-bincang, nanti di inisiasi dengan government to government (G2G), bank sentral dengan bank sentral atau bank sentral dengan kementerian keuangannya. Tergantung negaranya otoritasnya dimana,” kata dia.

Filianingsih mengatakan, aturan dari bank sentral paling tidak membicarakan terkait kerjasama G2G.

“Rule dari bank sentral itu paling tidak inisiator kita mulai bicara kerja sama dengan G2G nanti, kalau udah itu kita move sebagai fasilitator, kita memfasilitasi industri dengan industri ngobrol. dia membentuk bisnis model seperti apa yang cocok,” ujar dia.

Jokowi Resmikan QRIS Antarnegara: Kita Tidak Ketinggalan

QRIS BRI
Pemakaian QRIS BRI untuk kemudahan bertransaksi secara digital.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi diluncurkannya Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara. Jokowi pun berpesan agar sistem tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja pemerintah.

Jokowi mengatakan, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara.

"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibidang ekonomi, artinya kita tidak ketinggalan amat," kata Jokowi dalam peresmian KKP domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022).

Lebih lanjut, mengenai KKP domestik, Jokowi meminta kepada Gubernur BI dan perbankan utamanya himbara bisa benar-benar mendampingi, mengawal, baik Kementerian, lembaga, Pemerintah provinsi, Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujarnya

 

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Menurutnya, dengan adanya KKP domestik ini mampu mendorong agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini bisa terserap dengan baik, sehingga belanja Pemerintah, BUMN, Pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai saya sudah berpesan betul-betul sangat lucu sekali, bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh Pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," ujar Jokowi.

Infografis: Deretan Bank Digital di Indonesia (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis: Deretan Bank Digital di Indonesia (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya