Pemprov Jakarta Kaji Beli LPG 3 Kg Gunakan QRIS

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan pembayaran digital lewat QR Code atau kode batang untuk pembelian gas LPG 3 kilogram (Kg).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho mengatakan, hal ini guna memastikan agar subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk wilayah DKI bisa tepat sasaran.

"Nah, nanti kita atur. Begitu sudah kita atur, berapa pengguna LPG yang di Jakarta, siapa yang benar terima, databasenya kita lengkap," kata Hari kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, dikutip Selasa (11/2/2025).

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM)  Jakarta berencana menerbitkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembelian LPG 3 kg. Lewat QRIS, data pembeli yang masuk nantinya bisa dengan mudah diketahui.

"Nanti menurut dari Dinas Perdagangan mereka mau dibikin kayak QRIS ya. QRIS begitu di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI, nah, berarti ketahuan," ucap Hari.

Menurut Hari, kuota LPG 3 kg yang ada di Jakarta, harusnya menjadi prioritas warga Jakarta yang berhak menerima dan tergolong keluarga miskin.

"Nanti akan kita buat mekanisme itu supaya nanti tidak terjadi kebocoran di luar. Sehingga yang alokasi DKI-nya ya DKI," katanya.

Hari menuturkan, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Jakarta pun ke depan akan disesuaikan. Pasalnya, HET gas melon di Jakarta disebut lebih rendah ketimbang wilayah penyangga.

Berdasarkan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan, tercatat di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur sebesar Rp16.000.

Sementara itu, besaran HET LPG 3 kg di Kepulauan Seribu Selatan Rp18.500 dan HET LPG 3 kg di Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp19.500.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan distribusi LPG 3 kilogram (Kg) di pengecer. Bahlil juga mengakui kebijakannya itu belum tepat sehingga menimbulkan gaduh di masyarakat.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Menurut Bahlil, kebijakan itu sudah dibenahi dengan meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan.

"Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub-pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, terkait energi total subsidi yang dikucurkan rata-rata mencapai Rp400-Rp450 triliun. Dari total itu, subsidi untuk LPG berkisar Rp 87 triliun.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, maka semua anggota kabinet diminta memastikan semua anggaran negara yang dikucurkan untuk program rakyat harus sampai ke masyarakat.

“Nah kita sebagai kader-kader Partai Golkar khususnya saya, itu melakukan pembenahan, penataan, baik dari subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, maupun subsidi LPG,” jelas Bahlil.

Bahlil menerangkan, subsidi negara kepada rakyat untuk LPG 3 kilogram per tabungnya itu Rp 36 ribu. Artinya, kata Bahlil idealnya LPG 3 kg maksimal Rp 19 ribu.