Menteri PANRB Singgung KKN Rekrutmen Honorer: Istilah Kami ASDP Yaitu Anak Saudara dan Ponakan

Meski demikian, Menteri PANRB tidak menampik banyak juga honorer yang memang bekerja dengan hebat dan kompeten sehingga sangat membantu di daerah-daerah.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 06 Des 2022, 15:27 WIB
Diterbitkan 06 Des 2022, 15:27 WIB
pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12/2022).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12/2022).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan masih harus menghadapi dan menyelesaikan beberapa dilema dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi.

Dilema dimaksud seperti zona nyaman yang sudah dirasakan para Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian KKN dalam rekrutmen honorer non ASN.

"Istilah kami, ada istilah masih ada ASDP yaitu anak saudara dan ponakan di beberapa tempat," jelas Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12/2022).

Meski dia tidak menampik banyak juga honorer yang memang bekerja dengan hebat dan kompeten sehingga sangat membantu di daerah-daerah. "Dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama ibu dan bapak," tegas dia.

Azwar Anas pada acara ini juga menyinggung jika pihaknya telah meminta agar instansi pemerintah mengirimkan dan melaporkan data jumlah tenaga honorer masing-masing tempatnya. Hal ini tertuang dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Hasilnya terjadi penurunan. "Sebelum ada SPTJM, itu jumlahnya 2,4 juta lebih (non-ASN). Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak itu sudah turun menjadi 2,2 juta," ucap Anas.

Meski dia mengakui jika masih ada yang belum mengirimkan apa yang dia minta terkait pendataan honorer tersebut. "Ada 102 Kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami dan itu akan menjadi data. Mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan pekerjaan yang belum tuntas," tegas dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya