Ibu Kota Pindah ke IKN, Sri Mulyani Bakal Caplok Aset Negara di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah bersiap mengurusi aset negara yang ditinggalkan di Jakarta, pasca ibu kota nantinya akan berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sang Bendahara Negara mengatakan, aset negara di manapun dia berada, harus lah terus dikelola dengan nilai terbaik dan penggunaan sebaik mungkin. Sehingga nilai maupun kepemilikannya tidak beralih kepada oknum tak bertanggung jawab.

"Kita telah menyatakan dengan sangat eksplisit, bahwa aset di Jakarta saat ibu kota pindah ke IKN tidak akan digunakan oleh kementerian, tapi akan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai harta karun negara," ujar Sri Mulyani, Kamis (8/12/2022).

"Ini jadi sangat penting, karena kami tak ingin tiap aset nantinya jadi dikelola terpisah-pisah. Sehingga kita tidak bisa membangun sinergi untuk mengelola aset negara secara baik," tegasnya.

Sri Mulyani pun nantinya akan menginstruksikan jajarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk mengidentifikasi semua aset yang melekat terhadap pemerintah pusat di Jakarta.

"Sementara yang melekat ke pemerintah daerah tetap akan berlanjut untuk pemda setempat," imbuh Sri Mulyani.

Menurut dia, gedung milik pemerintah pusat harus bisa teridentifikasi, bukan hanya secara lokasi, tapi juga situasi, kondisi dan nilainya.

"Dulu, banyak aset negara yang tidak teridentifikasi, tidak tersertifikasi dan terkelola dengan baik, dan itu menyebabkan banyak implikasi buruk pada pemerintah. Beberapa aset hilang, lainnya digunakan (oleh pihak lain) atau menjadi usang. Itu karena kita tidak membangun tata kelola untuk aset negara," paparnya.

"Dalam 15 tahun itu, kita sudah meminta semua kementerian dan pemda untuk bisa membentuk neraca keuangan yang baik. Dimana salah satu kewajibannya adalah mengidentifikasi aset, memberi penilaian dan mengelolanya dengan baik. Itu jadi hal terpenting," tegasnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada kuartal kedua 2023.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.