Menteri Bahlil Akhirnya Membuka Alasan Softbank Mundur Investasi di IKN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membuka penyebab Softbank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ternyata alasannya karena  Indonesia menginginkan model investasi yang adil.

Bahlil menjelaskan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu.

Dari pertemuan tersebut ternyata proposal yang diajukan terkait IKN dinilai tidak menguntungkan Indonesia. "Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," jelas Bahlil melansir Antara di Jakarta, Rabu, (14/12/2022).

Dia mencontohkan salah satu tawaran yang disampaikan Softbank adalah  mereka yang menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," ungkapnya.

Menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan."Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan." katanya.

Bahlil meyakinkan, meski ditinggal Softbank, proyek IKN masih menarik minat banyak investor. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," katanya.

Hengkangnya Softbank dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, SoftBank memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.

Proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus menarik minat investasi, baik dalam maupun luar negeri. Mengusung konsep kota hijau masa depan, IKN Nusantara menawarkan sejumlah paket pengerjaan infrastruktur kepada investor untuk bisa menanamkan modalnya.

Ketua Tim Penasihat Transisi IKN Bambang Brodjonegoro mengatakan, antrian investasi tersebut beberapa diantaranya berasal dari Jepang, China dan Uni Eropa. Mereka bahkan telah menyempatkan diri untuk berkunjung langsung ke lokasi proyek IKN Nusantara.

"Ada dari Jepang, China dan beberapa negara Eropa lain, sudah mengatakan atau paling tidak ketertarikan dan melihat apa saja mereka bisa terlibat," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (8/12/2022).

Dari beberapa minat investasi tersebut, lanjut Bambang, ada beberapa investor yang telah menyepakati kontrak kerja sama dengan pemerintah. Namun, ia belum bisa merinci lebih jauh terkait itu.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini pun memastikan, pemasukan investasi di IKN Nusantara bakal segera terimplementasi tahun ini. Mayoritas investor bergerak di sektor enegi baru terbarukan (EBT), pembangunan perumahan, dan infrastruktur dasar.

Sebagai contoh, pembangunan infrastuktur dan propeeti untuk akses jalan dan hunian bagi para calon penduduk IKN Nusantara, yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya.

Sesuai dengan visi masa depan, pemerintah juga ingin menjadikan IKN Nusantara sebagai kota percontohan di dunia yang menerapkan energi terbarukan (renewable energy). Sehingga investasi di bidang energi hijau ini tak bisa ditawar-tawar lagi.

"Energi khususnya renewable, dan kedua properti karena kebutuhan rumah tuh gak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan energi renewable gak bisa ditawar lagi karena kita sudah kota ini haruslah menjadi kota percontohan," ujar Bambang.

Pemerintah sedikit demi sedikit merealisasikan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Kali ini, pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah siap dimulai.

Setidaknya sekitar 36 unit rumah menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

"Mulai hari ini 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi akan dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam rilis di Jakarta, seperti dikutip Kamis (8/12/2022).

Kementerian PUPR dikatakan akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Serta ikut mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.

Kementerian PUPR, telah menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.

Pada 7 Desember 2022 telah dilakukan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut.

Ini dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus II Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Ronal Setiyadi dengan Kuasa KSO PT. Adhi Karya (Persero), PT. Ciriajasa Engineering Consultant, Yan Arianto.