Fakta-Fakta Terbaru Seputar Pembangunan IKN, Bakal Ada Taman Safari

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan hangat pada awal 2025. Sejumlah isu mencuat, mulai dari pemblokiran anggaran oleh pemerintah, rencana desain ulang gedung legislatif dan yudikatif, hingga spekulasi bahwa proyek ini berpotensi mangkrak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melanjutkan proyek ini, tetapi sejumlah kebijakan baru memunculkan berbagai pertanyaan.

Salah satu isu utama yang berkembang adalah pemblokiran anggaran infrastruktur yang membuat progres pembangunan IKN melambat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut bahwa hingga awal 2025, belum ada realisasi anggaran untuk proyek tersebut. Selain itu, kebijakan pemangkasan belanja negara turut berdampak pada berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur utama IKN.

Di sisi lain, Otorita IKN (OIKN) membantah bahwa proyek ini akan dihentikan. Mereka menegaskan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai rencana, dengan fokus utama pada penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, sejumlah perubahan, termasuk desain ulang gedung pemerintahan, masih menjadi perdebatan.

Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Selasa (11/2/2025), berikut fakta-fakta terbaru seputar pembangunan IKN.

Rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 9 untuk proyek IKN masih belum memiliki kepastian jadwal. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa investasi senilai Rp 6,5 triliun dari sektor perhotelan, kantor, dan rumah makan telah siap, tetapi eksekusinya masih menunggu kepastian dari istana.

Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyebut bahwa mereka telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melanjutkan groundbreaking proyek-proyek infrastruktur. Namun, hingga kini, belum ada respons resmi dari pihak istana mengenai jadwalnya. 

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan investasi di IKN. Jika ketidakpastian berlanjut, proyek-proyek swasta yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi di ibu kota baru ini bisa mengalami penundaan lebih lanjut.

Pembangunan IKN terbagi dalam tiga alur: perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Meskipun Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan penyelesaian sebagian besar pembangunan inti pada 2024, realitanya pembangunan masih berlanjut dan akan berlangsung jangka panjang.

Kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk rumah sakit, sekolah, dan pusat keramaian, menjadi fokus utama pemerintah sebelum pemindahan ibu kota secara penuh. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan kelancaran transisi dan kenyamanan bagi penduduk nantinya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025, belum ada anggaran yang direalisasikan untuk proyek IKN. Pemblokiran ini terjadi karena Kementerian Keuangan belum mengucurkan dana untuk proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan IKN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan kebijakan rutin awal tahun. 

Meskipun demikian, pemangkasan anggaran kementerian dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun memunculkan kekhawatiran bahwa proyek IKN bisa terkena dampak besar. OIKN masih berharap bahwa anggaran mereka yang kini mencapai Rp 14,4 triliun dapat tetap berjalan sesuai rencana.

Merespons situasi ini, Menteri Investasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah aktif mencari investor asing untuk membiayai proyek-proyek di IKN. Salah satu negara yang didekati adalah Singapura. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait bentuk investasi yang akan dilakukan oleh Singapura.

Rumor tentang proyek IKN yang mangkrak semakin santer terdengar setelah anggaran infrastruktur diblokir. Beberapa pihak bahkan menduga bahwa proyek ini akan dihentikan dan pekerja mulai dipulangkan. Namun, OIKN dengan tegas membantah isu tersebut.

Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan masih berjalan dan tidak ada pemulangan massal pekerja. Pembangunan IKN tetap berlanjut dengan fokus pada tahap kedua, termasuk penyempurnaan infrastruktur yudikatif dan legislatif.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi IKN bukan hanya sekadar anggaran. Beberapa pengamat menilai bahwa kejelasan kebijakan pemerintah terhadap proyek ini akan menentukan nasibnya dalam beberapa tahun mendatang.

Meskipun ada pemblokiran anggaran, pemerintah justru memutuskan untuk menambah anggaran pembangunan IKN sebesar Rp8,1 triliun. Keputusan ini diambil setelah Rapat Terbatas (Ratas) bersama Prabowo pada 3 Februari 2025. Dengan tambahan anggaran ini, total dana untuk pembangunan tahap kedua IKN kini mencapai Rp14,4 triliun.

Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk membangun kawasan legislatif, yudikatif, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek IKN meski ada berbagai tantangan.

Salah satu perubahan besar dalam proyek IKN adalah rencana desain ulang gedung legislatif dan yudikatif. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah desain bangunan tersebut agar lebih modern dan kokoh.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa revisi desain ini bukan karena kendala anggaran, melainkan untuk menyesuaikan visi pemerintahan baru. Prabowo menyatakan ingin pembangunan yang kokoh dan modern.

Namun, perubahan desain ini memunculkan spekulasi bahwa ada perbedaan selera antara Prabowo dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Beberapa pihak menduga bahwa desain sebelumnya tidak sesuai dengan preferensi Prabowo, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Di tengah ketidakpastian proyek, ada satu rencana baru yang cukup menarik, yaitu pembangunan Taman Safari di kawasan IKN. Menteri PU, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proyek ini akan dimulai paling lambat akhir tahun 2025 dengan luas lahan mencapai 225 hektare.

Basuki menyebut bahwa pengusaha Boy Thohir telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan taman ini. "Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama dua hingga tiga tahun ke depan," kata Basuki.

Pembangunan Taman Safari ini diharapkan bisa menjadi salah satu daya tarik utama di IKN dan menarik lebih banyak investor serta wisatawan ke ibu kota baru tersebut.

1. Apakah proyek IKN benar-benar dihentikan?

Tidak. Otorita IKN telah membantah isu bahwa proyek dihentikan. Pembangunan tetap berlanjut, meskipun ada beberapa kendala terkait anggaran.

2. Mengapa anggaran IKN diblokir?

Anggaran IKN belum direalisasikan karena kebijakan Kementerian Keuangan yang melakukan pemblokiran sementara di awal tahun. Namun, pemerintah memastikan proyek tetap berjalan.

3. Apakah ada perbedaan visi antara Prabowo dan Jokowi dalam pembangunan IKN?

Terdapat indikasi perbedaan selera desain gedung pemerintahan, yang menyebabkan rencana desain ulang oleh pemerintahan Prabowo.

4. Apa dampak dari pemangkasan anggaran terhadap IKN?

Pemangkasan anggaran berpotensi memperlambat pembangunan beberapa infrastruktur utama, tetapi OIKN memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana.